Pembangunan akses masuk ibu kota baru di Kalimantan Timur. (Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
LENSAPANDAWA.COM – Pengamat media sosial dari Drone Emprit, Ismail Fahmi memaparkan percakapan soal pemindahan ibu kota di Twitter mengalahkan isu Papua yang sempat ramai menjadi pembahasan netizen sejak Senin (26/8) lalu.
Merujuk pada data Drone Emprit, percakapan terkait Papua pada 26 Agustus lalu menunjukkan angka 75.564 dan sehari setelahnya mengalami penurunan hingga 48.832.
Sementara percakapan pindah ibu kota tanggal 26 Agustus sebesar 97.773 dan terus naik hingga 107.284 pada 27 Agustus 2019.
“Kita lihat kondisi dalam dua hari ini, dari tanggal 27 Agustus sampai 28 Agustus 2019. Tren Papua yang sebelumnya tinggi sejak tanggal 26 Agustus mulai kalah dibandingkan dengan isu ibu kota pindah,” kata Ismail kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, Kamis (29/8).
Selain itu Ismail menilai bahwa baik masyarakat yang pro pemerintah maupun opisisi telah terseret dengan isu pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.
Lalu dia juga menilai ada upaya dari pemerintah untuk membangun kontra narasi melalui sekelompok orang yang menyebut diri mereka ‘Pro NKRI’.
Sebab di dalam peta jaringan sosial Drone Emprit juga menunjukkan ada beberapa kelompok yang bermain, yakni oposisi, pro pemerintah, dan Papua Barat serta kelompok baru pro NKRI.
“Namun cluster ini sayangnya masih “ngerumpi”, belum head-to-head berdialog dengan cluster West Papua,” ujar Ismail.
Ismail pun membantah jika percakapan pemindahan ibu kota baru merupakan bagian dari pemerintah dalam upaya pengalihan isu terhadap polemik yang tengah terjadi di Papua dan Papua Barat.
“Tidak ada,” pungkasnya.
Sebelumnya, presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) telah memastikan ibu kota baru berada di Kalimantan Timur yakni Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara menggantikan Jakarta. Jokowi beralasan Kaltim dipilih karena pertimbangan strategis dan kebencanaan.
Selain itu Kaltim dipilih karena lokasi geografinya berada di tengah kepulauan Indonesia. Jokowi menambahkan di Kalimantan Timur telah tersedia lahan sekitar 180 ribu hektare.