Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo (GCP), Hi. Kurniawan
Jakarta – lensapandawa.com – Aksi unjuk rasa bertajuk “Indonesia Gelap” yang digelar oleh mahasiswa merupakan bentuk penyampaian aspirasi yang sah dalam negara demokrasi. Kritik terhadap kebijakan pemerintah adalah bagian dari kontrol sosial yang penting, terutama jika kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan penderitaan bagi masyarakat kecil. Sebagai elemen penting dalam masyarakat, mahasiswa memiliki hak dan kewajiban untuk menyuarakan pendapat demi kebaikan bangsa.
Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo (GCP), Hi. Kurniawan, menyampaikan, “Kami mendukung sepenuhnya hak mahasiswa untuk menyampaikan pendapat mereka. Lebih lanjut, kami berharap agar setiap kritik yang disampaikan harus bersifat objektif dan konstruktif. Pemerintah saat ini baru menjalani lebih dari 100 hari pertama kepemimpinan, dan tentu saja masih ada ruang untuk evaluasi dan perbaikan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kurniawan menekankan bahwa mahasiswa juga harus bersikap objektif dan adil dalam menilai serta mengkritik program kerja kabinet Merah Putih. “Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto baru berjalan lebih dari 100 hari, dan dalam periode awal ini, evaluasi serta perbaikan tentu masih berlangsung. Jika ada kebijakan yang dinilai kurang tepat, terdapat mekanisme yang bisa digunakan untuk melakukan koreksi,” terangnya.
Di tengah kondisi ekonomi yang berat, keputusan Presiden Prabowo untuk memangkas anggaran di sektor-sektor yang dianggap tidak terlalu penting merupakan langkah efisiensi yang wajar. Pemotongan anggaran ini pun masih berupa rencana, mengingat pencairan dana belum dilakukan. “Yang perlu digarisbawahi adalah, efisiensi ini tidak akan mengorbankan kepentingan masyarakat, terutama kelompok rentan yang membutuhkan dukungan dari pemerintah,” jelasnya.
Karena itu, kata Kurniawan, memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menjalankan programnya secara maksimal adalah hal yang perlu dilakukan. “ Kritikan tetap boleh disampaikan, namun harus bersifat konstruktif dan berimbang. Yang lebih mendesak untuk dikritisi saat ini adalah lemahnya penegakan supremasi hukum, maraknya kasus korupsi, serta dominasi oligarki yang dapat menghambat kesejahteraan rakyat.” pungkasnya
“Bagi mahasiswa yang ingin turun ke jalan, kewaspadaan juga diperlukan agar aksi tidak disusupi oleh pihak-pihak yang memiliki agenda tertentu. Perbedaan pandangan dalam negara demokrasi adalah hal yang wajar, tetapi harus tetap berada dalam koridor hukum dan kesopanan,” tegasnya.
Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! ( Editor : Polman Manalu )