H. Kurniawan , Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo ( GCP )
Ditulis Oleh : H. Kurniawan , Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo ( GCP )
Keputusan Presiden Prabowo untuk memangkas anggaran di sektor-sektor yang dianggap tidak terlalu penting, meskipun banyak mendapat penentangan, sebenarnya adalah langkah efisiensi yang wajar dalam konteks pengelolaan anggaran negara. Banyak pihak menganggap langkah ini sebagai tanda ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Bahkan, mereka giat mengembuskan narasi bahwa kebijakan efisiensi tersebut tidak berpihak pada rakyat. Namun, apabila dicermati lebih mendalam, pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah adalah upaya untuk memastikan anggaran negara digunakan pada sektor-sektor yang benar-benar memiliki dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Penting untuk dicatat bahwa di masa lalu, meskipun pemerintah mengucurkan dana yang cukup besar untuk setiap daerah, masyarakat banyak yang tidak merasakan manfaatnya. Banyak infrastruktur yang rusak, seperti jalanan yang tak kunjung diperbaiki, atau program bantuan yang tak sampai pada rakyat yang membutuhkan. Bahkan, anggaran untuk desa yang nominalnya cukup besar sering kali justru hanya menguntungkan segelintir pihak, karena terjadi penyimpangan anggaran dan korupsi yang merugikan rakyat. Begitu juga dalam sektor pendidikan, bantuan dana pendidikan yang seharusnya bisa mencukupi biaya pendidikan tanpa membebani siswa, malah sering kali diselewengkan dan hanya dinikmati oleh beberapa oknum, meninggalkan masyarakat dengan kondisi yang tetap terpuruk.
Berdasarkan kenyataan ini, jelas bahwa bukan masalah anggaran yang kurang, melainkan pengelolaan anggaran yang buruk dan terjadinya kebocoran di sana-sini. Misalnya, banyak anggaran di tiap dinas yang sebagian besar (hingga 80%) hanya digunakan untuk biaya operasional seperti makan, minum, dan rapat, sementara hanya sedikit yang digunakan untuk pembangunan nyata. Itu pun masih seringkali dipotong oleh oknum-oknum yang terlibat dalam praktik korupsi. Jadi, yang menjadi masalah utama bukanlah kurangnya anggaran, tetapi ketidakmampuan dalam mengelola dan mengalokasikannya dengan tepat dan bersih.
Penting untuk diingat bahwa bagi mereka yang menentang kebijakan efisiensi ini, protes semata tidak cukup. Keterlibatan aktif dalam pengawasan penggunaan anggaran sangatlah penting. Pemerintah memang perlu melakukan efisiensi anggaran, tetapi yang tak kalah penting adalah memastikan pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Jangan sampai kebijakan efisiensi tersebut menjadi alasan untuk menyembunyikan ketidakberesan dalam pengelolaan anggaran. Pemerintah perlu memastikan bahwa anggaran digunakan dengan baik dan tepat sasaran, serta membuka akses kepada masyarakat untuk turut mengawasi proses tersebut.
Pengawasan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau aparat penegak hukum saja, tetapi juga masyarakat. Masyarakat memiliki hak yang sah untuk ikut serta dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas anggaran yang digunakan oleh pemerintah. Salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan adalah memberikan akses yang lebih terbuka terhadap informasi penggunaan anggaran di setiap tingkat pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Proses pengawasan yang melibatkan masyarakat akan memperkecil kemungkinan penyimpangan anggaran dan meningkatkan efektivitas penggunaan dana publik.
Keberhasilan sebuah pemerintahan, dalam hal ini, tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar anggaran yang digelontorkan, tetapi lebih kepada bagaimana anggaran tersebut dikelola dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat merupakan elemen-elemen yang sangat penting dalam memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang digelontorkan memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat.
Jadi, daripada terus mengkritik kebijakan efisiensi tanpa melihat konteks yang lebih luas, akan lebih bijak bagi semua pihak untuk berperan aktif dalam pengawasan anggaran. Peran serta masyarakat dalam proses ini sangat penting agar anggaran negara dapat digunakan secara efektif dan benar-benar sampai kepada rakyat, tanpa ada kebocoran atau penyalahgunaan. Pemerintah, di sisi lain, harus serius dalam menciptakan tata kelola yang lebih baik, dengan memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran bisa dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.
Ketika pemerintah melaksanakan efisiensi anggaran, penting untuk memastikan bahwa langkah ini bukan hanya untuk memotong anggaran yang tidak penting, tetapi juga untuk memperbaiki cara pengelolaan anggaran yang selama ini banyak mengalami kebocoran. Masyarakat harus diberikan akses untuk ikut mengawasi, karena pada akhirnya, mereka lah yang menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.
Pada akhirnya, efisiensi anggaran, pengelolaan yang baik, dan pengawasan yang transparan oleh masyarakat adalah kunci untuk memastikan bahwa anggaran negara benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir oknum yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi. Jangan biarkan anggaran negara hanya menjadi “rahasi negara”, tetapi jadikanlah transparansi sebagai bagian dari pembangunan yang sesungguhnya. *