CEO Ruangguru Belva. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)
LENSAPANDAWA.COM – Program Kartu Prakerja yang digagas Presiden Joko Widodo menimbulkan polemik. Sejumlah pihak mengkritik kemitraan pemerintah dengan perusahaan rintisan atau Starup Ruangguru dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.
Kritik terjadi karena pendiri Ruangguru, yakni Adamas Belva Delvara merupakan Staf Khusus milenial Jokowi. Pengkritik menilai kemitraan Ruangguru-Pemerintah menimbulkan konflik kepentingan. Kritik semakin pedas karena besarnya anggaran Program Prakerja yang mencapai triliunan rupiah.
Tak lama polemik berlangsung, Belva menyatakan mundur dari posisinya sebagai Stafsus Jokowi. Dalam penjelasannya, Belva menegaskan bahwa proses verifikasi mitra prakerja sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku. Ia juga membantah keterlibatan Ruangguru yang memunculkan konflik kepentingan.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia Zuliansyah menilai konflik kepentingan di balik posisi Belva di tengah kemitraan Ruangguru dengan pemerintah dalam program Prakerja. Dia mengatakan Belva selaku pejabat pejabat publik harus mengedepankan integritas.
“Saya tidak mengatakan Mas Belva tidak memiliki integritas. Tapi saya ingin mengingatkan bahwa ketika seorang sudah menjadi pejabat publik itu integritas adalah harga mati,” ujar Zuliansyah kepada CNNIndonesia.com, Rabu (22/4).
Zuliansyah menuturkan langkah Belva mundur sebagai Stafsus Jokowi adalah hal yang tepat. Sebab, dia mengatakan muncul potensi konflik kepentingan mengingat Belva masih aktif menjadi bos Ruangguru yang merupakan mitra pemerintah.
Zuliansyah mengaku belum menerima informasi rinci perihal sejak kapan Ruangguru ditunjuk sebagai minta pemerintah. Jika sebelum ditujuk sebagai stafsus milenial Jokowi, dia berkata Belva seharusnya mundur sebagai bos Ruangguru atau menolak tawaran Jokowi.
“Sehingga dia bisa memastikan potensi konflik kepentingan ketika menjabat. Nampaknya dua pilihan itu tidak dilakukan. Ketika ramai, yang bersangkutan mengundurkan diri,” ujarnya.
Lebih lanjut, Zuliansyah mengingatkan semua pihak yang masuk ke dalam sistem tata kelola pemerintah harus memahami nilai-nilai integritas, akuntabilitas, dan transparansi. Jika dilanggar, dia berkata akan ada konsekuensi negatif dari publik.
“Belva mungkin tidak sengaja atau tidak mendapat mendapatkan briefing tentang itu…ada nilai, ada sistem, ada aturan main yang harus dipahami ketika orang biasa menjadi pejabat publik,” ujar Zuliansyah.
Di sisi lain, Zuliansyah menyinggung pihak yang menyeleksi Belva menjadi Stafsus Jokowi. Padahal, dia mengatakan seleksi adalah hal yang sangat penting sebagaimana ketentuan UU ASN. Pengabaian seleksi sebagaimana ketentuan yang berlaku, kata dia, memberi dampak negatif pada Jokowi.
“Seleksi harus dipatuhi. Pejabat di istana harus memberikan hal yang baik bagi presiden. Jadi prinsip kehati-hatian harus ketat. Kalau tidak, kasihan presiden,” ujarnya.
Zuliansyah menambahkan ada dua dimensi dalam melihat Ruangguru pasca Belva mundur dari posisi Stafsus milenial Jokowi. Pertama, Ruangguru bisa bertahan jika proses kemitraan mengikuti prosedur yang berlaku.
Kedua, dia mengatakan terkiat dengan kinerja Ruangguru. Jika evaluasi pada waktu tertentu memperlihatkan kinerja yang buruk, dia menyarankan kemitraan pememrintah dengan Ruangguru harus dihentikan.
“Sekarang yang ditangani oleh pemerintah adalah persepsi publik. Apakah mundurnya Belva membuat masalah selesai,” ujar Zuliansyah.
Pengamat kebijakan publik Yogi Suprayogi Sugandi menilai pengunduran diri Belva adalah bagian dari etika sekaligus konsekuensi yang diperbuat. Dia mengatakan hal itu memang seharusnya dilakukan agar tidak semakin dipolitisasi.
“Kalau Ruangguru sebagai mitra, selama ada prinsip keadilan kenapa tidak dipakai,” ujar Yogi kepada CNNIndonesia.com.
Meski demikian, Yogi mengingatkan pemerintah semestinya melibatkan banyak pihak sejenis Ruangguru dalam menjalankan program Prakerja. Sebab, dia khawatir ada nuansa monopoli di balik kemitraan Ruangguru.
“Seharunya pemerintah memanfaatkan ruang dan cara lain untuk bejalar,” ujarnya.
Yogi mengingatkan pemerintah juga harus lebih tegas dalam membuat kebijakan untuk stafsus. Selama ini, dia mengatakan publik tidak mengetahui bidang dan kinerja apa yang dilakukan stasus milenial Jokowi.
Lebih dari itu, Yogi mengaku pemerintah harus melakukan evaluasi rutin untuk mengawasi kinerja Ruangguru dalam mengelola program pemerintah. Dia berkata pemerintah tidak sepenuhnya menyerahkan pelaksanaan program itu kepada Ruangguru agar timbul persepsi eksklusifitas.
“Atau pemerintah buat platform sendiri. Masa Menteri Pendidikan Nadiem Makarim tidak bisa membuat itu,” ujar Yogi.
Sebelumnya, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menyarankan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri masalah konflik kepentingan dalam penunjukan Ruangguru-Kartu Prakerja, meski Belva sudah mundur dari Stafsus.
“Karena akar masalahnya adalah konflik kepentingan, maka mundurnya Belva belum menyelesaikan permasalahan. Ini harus ditelusuri oleh KPK dan otoritas pengawas anggaran, mulai dari proses penunjukan mitra berupa MoU yang terjadi sebelum peraturan teknis Kemenko Perekonomian keluar,” ujar Bhima saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (22/4).
Bhima mengatakan apabila pemerintah memang ingin memutus kontrak dengan Ruangguru, bukan karena Belva mundur, tapi benar-benar ada masalah konflik kepentingan dalam MoU penunjukan mitra Prakerja.
“Jadi harus ditelusuri dulu sebelum memutuskan apakah mitra kartu pra kerja melanggar prosedur. Baru ketika ditemukan otomatis kontrak bisa diputus,” ujar Bhima.
Bhima menjelaskan Belva sesungguhnya terlambat mundur sebagai Staf Khusus. Seharusnya Belva memilih salah satu di antara Staf Khusus atau CEO Ruangguru.
Sementara itu, Co-founder Ruangguru, Muhammad Iman Usman mengatakan Ruangguru tak memanfaatkan situasi dalam proyek kartu Prakerja
Iman menjelaskan tidak satu pun dar Platform Mitra Resmi Prakerja mendapatkan alokasi anggaran khusus dari pemerintah. Sebab skema Kartu Prakerja adalah bantuan insentif langsung dan kredit pelatihan. Kredit pelatihan bisa digunakan penuh sesuai nilai maksimal (Rp1 juta), bisa juga tidak.
Apabila digunakan semuanya, peserta harus memilih ribuan kelas yang disediakan oleh lebih dari 192 lembaga pelatihan bersama 7 platform lainnya. Usman mengatakan yang menentukan berapa anggaran dan kelas yang akan diikuti adalah hak penuh peserta kartu Prakerja.
“Yang akhirnya menentukan berapa anggaran yang dikeluarkan, mau digunakan untuk kelas apa, di platform yang mana, itu adalah hak penuh peserta kartu prakerja.B Bukan pemerintah yang mengatur,” kata Iman melalui akun resmi Instagram, Rabu (22/4).
Iman juga menjelaskan sebanyak 90 persen kelas-kelas yang ada di Skill Academy Ruangguru saat ini sudah ada sebelum Kartu Prakerja dikeluarkan. Ia menjelaskan model bisnisnya adalah ‘paid classes’ dan harganya juga sesuai dengan market rate.”Dan untuk konteks Covid ini, kami turunkan lagi juga harga hampir di semua kelas. Jadi salah besar kalau dianggap kami ‘memanfaatkan situasi’. Karena tidak ada peraturan yang dilanggar, kami dari Ruangguru merasa tidak ada keperluan untuk mundur dari program Kartu Prakerja,” ujar Iman.
(jps/DAL)
