MPR tekankan perlunya pengaturan pola kerja saat PSBB transisi Jakarta

0
151
MPR tekankan perlunya pengaturan pola kerja saat PSBB transisi JakartaPenumpang kereta rel listrik (KRL) menunggu kereta di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Selasa (9/6/2020). Kepadatan penumpang terjadi di beberapa stasiun kereta pada jam sibuk pukul 07.00-09.00 WIB dan pukul 16.00-17.00 WIB pada masa PSBB transisi fase I di DKI Jakarta. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/pras.

LENSAPANDAWA.COM – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menekankan perlunya pengaturan pola kerja guna mencegah kerumunan selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi di wilayah DKI Jakarta.

"Sejumlah kebijakan harus diberlakukan para pemilik usaha dan institusi yang memulai aktivitasnya di masa PSBB transisi di Jakarta, bisa dengan pengaturan jam masuk kerja yang dibagi dalam beberapa sif," kata Lestari dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu.

Kalau penyedia kerja, institusi, dan perusahaan tidak mengatur pola kerja pegawainya, ia melanjutkan, kerumunan berpotensi terjadi di sarana angkutan umum dan area publik seperti halte, terminal, dan stasiun pada waktu pegawai berangkat dan pulang bekerja.

Ia mengatakan, penyedia kerja juga bisa menyediakan kendaraan antar-jemput pegawai guna meminimalkan risiko penularan COVID-19.

Politikus Partai NasDem itu juga mengemukakan bahwa penyelenggara pelayanan publik juga mesti menyiapkan pengaturan untuk mencegah kerumunan, termasuk menyediakan layanan daring untuk pendaftaran pengguna layanan dan membatasi layanan.

"Dengan jumlah masyarakat yang sudah disesuaikan dengan besaran kapasitas layanan, terjadinya kerumunan orang bisa dihindari," katanya.

Sebelum tahun ajaran baru dimulai, ia menjelaskan, pengelola sekolah juga harus mempersiapkan prosedur penerapan protokol pencegahan COVID-19 dalam penerimaan peserta didik baru dan penyelenggaraan kegiatan pendidikan.

"Lebih dari itu, pola belajar mengajar secara online atau jarak jauh harus segera dibuatkan standar teknisnya dengan baik, sehingga hasil pola belajar jarak jauh bisa memenuhi kelayakan sesuai yang diharapkan kurikulum yang ada," ujarnya.

Ia mengemukakan, pengurus sekolah bisa mencontoh pola pembelajaran jarak jauh yang selama ini dijalankan oleh Universitas Terbuka.

Upaya-upaya antisipatif semacam itu, menurut dia, diperlukan untuk mencegah munculnya klaster baru penularan COVID-19.

MPR tegaskan masyarakat harus jadi garda terdepan tanggulangi COVID-19

Penumpang KRL menumpuk, kantor di Jakarta diusulkan atur jadwal kerja

Demikian berita ini dikutip dari ANTARANEWS.COM untuk dapat kami sampaikan kepada pembaca sekalian.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here