Drg. Romi Syofpa Ismael menangis saat berbincang dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Jakarta, Rabu (31/7/2019). Romi yang sebelumnya gagal lolos CPNS meski menduduki peringkat pertama saat tes di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat itu mengadu ke Mendagri untuk mencari keadilan bagi dirinya. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww. (ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRA)
LENSAPANDAWA.COM – Kemarin (31/7), terdapat beberapa berita hukum yang menarik perhatian pembaca mulai dari anggota DPR Rieke Diah Pitaloka yang mendampingi drg Romi Syofpa Ismael untuk menemui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menetapkan tersangka hasil pengembangan kasus korupsi di Bakamla.
Berikut sejumlah berita hukum kemarin yang masih menarik untuk diikuti hari ini:
Rieke: Diskriminasi terhadap difabel tak boleh dibiarkan
Anggota DPR RI mendampingi drg Romi Syofpa Ismael untuk menemui Mendagri Tjahjo Kumolo pada Rabu (31/7).
Romi adalah penyandag difabel yang dianulir hasil kelulusan calon pegawai negeri sipil (CPNS) oleh Kabupaten Solok Selatan, diduga karena mengalami keterbatasan fisik.
Selengkapnya mengenai opini Rieke pendampingannya dan kasus tersebut bisa dilihat di sini
Empat lokasi di Semarang digeledah terkait kasus suap perkara Kejati DKI
KPK kembali menggeledah empat lokasi di Semarang, Jawa Tengah terkait penyelidikan kasus suap penanganan perkara di Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.
KPK menggeledah rumah dua saksi kasus tersebut, yaitu Aspidsus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan satu saksi dari pihak swasta.
Selengkapnya mengenai perkembangan kasus itu bisa dibaca di sini
Pemakan kucing hidup-hidup di Kemayoran dilaporkan ke polisi
Pelaku video viral yang menampilkan seorang pria memakan kucing hidup-hidup, telah dilaporkan ke Polres Jakarta Pusat pada Rabu (31/7).
Selanjutnya mengenai kasus video yang menghebohkan itu bisa dibaca di sini
Empat orang ditetapkan tersangka korupsi pengadaan di Bakamla
Empat orang telah ditetapkan tersangka dalam kasus korupsi pengadaan perangkat transportasi informasi terintegrasi di Badan Keamanan Laut (Bakamla).
Penetapan itu adalah hasil pengembangan kasus suap pengadaan satelit pengawasan di Bakamla pada 2016.
Selanjutnya mengenai perkembangan terkini kasus Bakamla bisa dilihat di sini
Demikian berita ini dikutip dari ANTARANEWS.COM untuk dapat kami sampaikan kepada pembaca sekalian.
