Ilustrasi. (ANTARA FOTO/FB Anggoro)
LENSAPANDAWA.COM – Sebuah petisi daring diluncurkan pada 13 September 2015 lalu. Petisi tersebut berisi kondisi asap karena kebakaran hutan di Riau. Judulnya: Asap di Riau semakin Menggila, yang mendapat dukungan 23.8225 tanda tangan.
“Asap di Riau semakin menggila. Dua minggu sudah anak-anak diliburkan dari sekolah karena kualitas yang semakin membunuh,” demikian salah satu pesan petisi tersebut. “…Tolong kami orang-orang di Riau.”
Pesan di atas terjadi 4 tahun lalu. Namun, masalah asap dan kebakaran hutan hingga kini belum terpecahkan.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bahkan menetapkan enam provinsi dalam kondisi keadaan darurat untuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun ini.
Pasalnya, keenam provinsi tersebut memiliki lahan gambut yang relatif luas. Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan menjadi enam provinsi siaga darurat bencana tersebut.
Manajer Kampanye Pangan, Air, dan Ekosistem Esensial Walhi Wahyu Perdana mengungkapkan ekosistem gambut merupakan ekosistem maha penting.
“Artinya, jika rusak tidak dapat dipulihkan. Ekosistem gambut terbentuk ribuan tahun,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (1/8).
Wahyu memaparkan gambut memiliki fungsi pengaturan air. Jika rusak, maka tidak akan ada area serapan air saat musim penghujan tiba sehingga menyebabkan banjir di wilayah tersebut.Organisasi lingkungan WWF menjelaskan dalam kondisi alami, lahan gambut tidak mudah terbakar karena sifatnya menyerupai spons, yang dapat menyerap air secara maksimal.
Sementara ketika musim kering hadir, gambut akan mengering sehingga risiko kebakaran naik. Komposisi gambut dari bahan bakar sisa tumbuhan sampai di bawah permukaan, membuat api di lahan gambut mudah menjalar.
“Api menjalar di bawah permukaan tanah secara lambat, sulit dideteksi dan menimbulkan asap tebal,” demikian WWF.
Tak hanya mudah terbakar, api dalam lahan gambut pun sulit dipadamkan sehingga kebakaran bisa berlangsung lama.
Wahyu menekankan Indonesia masuk dalam kondisi mengkhawatirkan. Wahyu memaparkan data terkait titik panas secara nasional dari Januari hingga Juli 2019. Saat ini terdapat 4.258 titik panas dengan 2.087 di antaranya terletak di kawasan konsesi dan kesatuan hidrologi gambut (KHG).
Dari jumlah tersebut, menurut Wahyu jika dibandingkan dengan data konsesi yang berada di KHG, tercatat 613 perusahaan yang beroperasi di KHG.
“Hampir mencapai setengah dari titik panas yang tercatat sepanjang 2018 yakni sebanyak 8.617 titik panas,” ungkapnya.
Berdasarkan data yang diolah Walhi, dari peta persebaran titik panas periode Januari hingga Juli 2019, 1.030 dari 4.258 titik panas terdapat pada Provinsi Riau, yang masuk ke dalam provinsi gawat darurat kebakaran hutan.
Titik panas sendiri dideteksi muncul di area perkebunan seperti kelapa sawit, karet dan perkebunan campuran. WWF menuliskan jumlah titik panas di wilayah ini lebih besar daripada titik panas di hutan tropis dataran rendah.
Hal ini menunjukkan bahwa laju konversi lahan hutan tinggi dan menyebabkan kenaikan intensitas kebakaran lahan.
Wahyu mengungkap kondisi karhutla saat ini, dari sisi jumlah diklaim lebih rendah dari 2015. Tetapi, Indonesia mengalami tren kenaikan jumlah titik panas selama 2017-2019. Berdasarkan data tren peningkatan titik panas Walhi, dari rentang waktu 2013 hingga 2018, 2015 adalah yang terparah.
Laporan Walhi 2019 mencatat terdapat titik panas di lahan gambut sebanyak 25.528 dan titik panas 48.775 pada 2015. Jumlah ini menurun pada 2016 menjadi 1.254 titik panas lahan gambut dan 4.950 titik panas.
Namun, tren kenaikan mulai terlihat dari 2017 dan 2018. Pada 2017 tercatat 346 titik panas di lahan gambut dengan 2.924 titik panas. Jumlah ini langsung melonjak sepuluh kali lipat untuk titik panas di titik panas lahan gambut menjadi 3.427. Sementara untuk titik panas naik dari 2.924 pada 2017 menjadi 8.617 pada 2018.
Berdasarkan laporan The Cost of Fire milik Bank Dunia yang diterbitkan pada 2016, tercatat sepanjang 2015 Indonesia mengalami kebakaran lahan seluas 2,6 juta hektare.
Kebakaran tersebut terjadi antara Juni hingga Oktober 2015. Angka 2,6 juta hektare bukan angka yang kecil. Luas ini merupakan 4,5 kali ukuran Bali. Kebakaran pada 2015 ini diperkirakan menelan biaya Indonesia hingga US$16,1 miliar atau sekitar Rp221 triliun. Dan Sumatera dan Kalimantan menjadi area terbesar dengan lahan gambutnya.
Antisipasi Pemerintah
Agar tidak terjadi seperti kejadian 2015, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun memerintahkan BNPB, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Tito Karnavian untuk segera menyelesaikan masalah kebakaran hutan yang kini sudah mulai terjadi di sejumlah wilayah.
“Sudah, sudah tiga hari saya sudah telepon BNPB, Panglima, Kapolri untuk segera diselesaikan, di Riau, di Palangkaraya,” kata Jokowi seperti dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, pekan ini.
Sementara itu, Badan Restorasi Gambut (BRG) terus menjalankan operasi pembasahan lahan gambut. Kepala BRG Nazir Foead menyebutkan dengan adanya pembasahan gambut, diharapkan risiko kebakaran bisa dikurangi.
“Jadi kalaupun sudah tidak hujan berminggu-minggu, lahan gambut tidak mudah terbakar. Kalaupun terbakar, sifatnya hanya api permukaan yang lebih mudah untuk dipadamkan,” katanya dalam rilis resmi.
Pelaksana Tugas Kepala Pusat Penelitian Biologi LIPI Joeni Setijo Rahajoe sebelumnya menuturkan pentingnya gambut untuk menyimpan karbon sehingga emisi tak makin membesar setiap tahunnya.
“Namun, jika ada gesekan api maka gambut akan mudah terbakar,” tegasnya.
LIPI dalam rilis resminya menjelaskan pengelolaan hutan yang kurang tepat menyebabkan menurunnya kelembaban udara dan bukaan kanopi hutan. Inilah yang mengakibatkan material runtuhan di lantai hutan menjadi kering dan memicu kebakaran hutan.
Asap yang ‘menggila’, seperti yang disampaikan petisi daring 4 tahun lalu, tentu diharapkan tak lagi terjadi hari ini. Tak diharapkan pula satu teriakan menggema: “Tolong kami orang-orang di Riau.
Demikian berita ini dikutip dari CNNINDONESIA.COM untuk dapat kami sampaikan kepada pembaca sekalian.
