Kepala Desa Swarga Bara, Kabupaten Kutai Timur, Kaltim Muhammad Yamani saat menerima piagam penghargaan kategori “Peran Desa Pembangunan yang Responsif Gender” tahun 2019 di Semarang, Jateng pada 22 Desember 2019. (FOTO ANTARA/HO-Humas Pemkab Kutim)
LENSAPANDAWA.COM – Kepala Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta utara, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur (Kaltim) Muhammad Yamani bakal diberangkatkan ke New York, Amerika Serikat (AS) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sebagai penghargaan karena memiliki anggaran desa yang responsif gender.
"Rencananya pada 7 Maret mendatang Pak Muhammad Yamani akan diikutkan dalam sidang tahunan CEDAW (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) di New York, AS, " kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kutim dr Hj Aisyah, M.Kes saat dihubungi dari Samarinda, Rabu.
Ia menjelaskan pada peringatan Hari Peringatan Ibu (HPI) ke-91 di Semarang, Jateng pada 22 Desember 2019, tiga kepala desa di Indonesia menerima piagam penghargaan dalam kategori "Peran Desa Pembangunan yang Responsif Gender tahun 2019”, salah satunya adalah Kades Swarga Bara, Kabupaten Kutim Muhammad Yamani.
Dua Kades lainnya yakni Kades Lambangsari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Pipit Haryanti dan Kepala Kampung Kwade, Kecamatan Moraid, Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat Muhammad Safi Blesia.
Menurut Aisyah, penghargaan tersebut diberikan karena Kades Swarga Bara, Kabupaten Kutim Muhammad Yamani telah mengalokasikan 30 persen dari Dana Desa (DD) untuk kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di desanya.
"Ini semestinya menjadi inspirasi bagi kades-kades lainnya agar memerhatikan kebutuhan kaum hawa," katanya.
Aisyah berharap akan lebih banyak lagi kades di Kutim yang mengalokasikan anggaran desa yang responsif gender sehingga makin banyak perempuan mendapatkan hak-haknya hingga di tingkat desa.
“Pembangunan harusnya bukan hanya bangunan secara fisik, tapi SDM juga perlu diperhatikan. Kebutuhan perempuan seperti keterampilan dan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini 10 Pokja di PKK bisa terpenuhi agar dapat menghasilkan SDM yang lebih baik ke depannya," katanya.
Misalnya, kata dia, seperti masalah "stunting" (kekerdilan anak) di mana yang harusnya mengerti adalah ibunya.
"Kalau seorang ibu tidak punya ilmu bagaimana mau mendidik generasi yang diharapkan ke depan lebih baik lagi. Di sinilah pentingnya
anggaran desa yang responsif gender itu," demikian Aisyah.
Demikian berita ini dikutip dari ANTARANEWS.COM untuk dapat kami sampaikan kepada pembaca sekalian.
