Ilustrasi IMEI. (Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
LENSAPANDAWA.COM – Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) meminta agar investasi sistem pendeteksi IMEI palsu EIR (Equipment Identity Register) tidak dibebankan kepada operator seluler, tetapi dari pemerintah.
Ketua Umum ATSI Ririek Adriansyah mengungkap inisiatif ini bukan kewajiban dalam lisensi operator seluler.
“Kami meminta agar investasi tidak dibebankan kepada operator tapi dari pemerintah,” ujarnya di kantor Telkomsel, Jakarta Selatan, Selasa (24/9).
Ririek menambahkan ATSI menegaskan pihaknya akan memproteksi masyarakat.
Sejalan dengan hal tersebut, Sekjen ATSI Marwan O Baasir mengungkap bukan operator seluler yang mendapat keuntungan ketika pemerintah memberlakukan registrasi IMEI.
“Benefit yang didapat bukan operator seluler. Opsel tidak mendapat Rp1 pun. Nantinya, perangkat yang legal akan meningkat,” jelasnya dalam kesempatan yang sama.
Terkait pihak yang diuntungkan, Wakil Ketua Umum ATSI Merza Fachys mengungkap pihak yang diuntungkan adalah pemerintah.
“Secara logika, dari kajian mengatakan pemerintah dirugikan Rp2,8 triliun per tahun akibat barang gelap. Dengan demikian, solusi membersihan ponsel gelap pemerintah yang paling diuntungkan,” tegas Merza.
Selain itu, dia menambahkan ponsel gelap yang tidak masuk Indonesia akan menjadi porsi legal pasar. Pedagang ponsel yang menjual di pasar legal mendapatkan porsi besar dari barang resmi.
“Maka pembebanan investasi dicari pihak yang membutuhkan,” tambah Merza.
