LAMPUNG TENGAH – Bupati Lampung Tengah (Lamteng) Loekman Djoyosoemarto meninjau langsung pelayanan pembuatan E-KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akta Nikah, di PT. GPM Kampung Mataram Udik, Kecamatan Bandarmataram, Rabu (12/02/2020).
Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menerbitkan E-KTP sebanyak 500 blanko, 200 Kartu Keluarga, 200 Akta Kelahiran, 10 Buku Nikah, dan 10 Akta Kematian.
Kunjungan kerja Bupati Lamteng Loekman Djoyosoemarto disambut oleh Site Direktur PT. GPM Fauzi Toha.
Langkah jemput bola ini diambil agar masyarakat bisa lebih terlayani, sehingga dapat merasakan secara langsung kehadiran pemerintah.
“Beberapa waktu lalu saya sempat berkomunikasi dengan pihak perusahaan, bahwa kami akan melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat untuk penerbitan administrasi kependudukan yang sangat perlu dan penting,” ujar bupati.
“Kebijakan ini kita ambil supaya masyarakat bisa lebih terlayani. Masyarakat dapat merasakan ke hadirian pemerintah secara langsung. Kalau harus mengurus sendiri ke Gunungsugih, tentunya memakan waktu, tenaga dan biaya transportasi,” imbuh bupati.
Loekman menegaskan, dalam hal ini pihaknya selalu meminta Disdukcapil melakukan jemput bola kepada masyarakat.
“Ini kita laksanakan berdasarkan informasi, bahwa pengurusan E- KTP Akta Lahir, Kartu Keluarga dan Akta Nikah bagi non muslim mahal. Padahal sebetulnya itu gratis. Itu yang mendasari, maka kebijakan untuk jemput bola kita laksanakan.Tidak ada pembebanan biaya apapun atas penerbitan administrasi kepada masyarakat,” terangnya.
Bupati menjelaskan bahwa Kabupaten Lampung Tengah telah menjadi prioritas Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam pengadaan blangko E-KTP. Sebenyak 22.000 blanko E-KTP sudah di distribusikan ke Kabupaten Lampung Tengah untuk memperlancar pelayanan.
“Saya sudah bertemu Dirjend Dukcapil. Pada waktu itu sepakat, untuk Lamteng, di prioritaskan. Awalnya di beri 4.000 blanko, selama 10 hari habis, lalu di tambah lagi 6.000 dan terkhir kemarin di beri 12 ribu blanko. Dengan tersedianya blanko yang memadai, sekarang tidak ada lagi praktik percaloan. Kendala saat ini, hanya tinggal kendaraan operasional yang di design khusus untuk E-KTP saja yang belum ada,” ungkapnya. (red)
