Ilustrasi ojek online menanti pesanan antar-jemput penumpang. (Foto: CNN Indonesia/Safir Makki)
LENSAPANDAWA.COM – Nasib Ari berputar 180 derajat. Ponsel pintarnya membisu, tidak lagi riuh notifikasi yang biasa mengarahkannya kepada sejumlah pekerjaan daring.
Lebih dari satu pekan hal tersebut ia rasakan. Jasa angkut penumpang, pesan antar makanan, dan barang seketika lenyap. Ari mengakui wabah virus corona (Covid-19) yang terus meluas di Indonesia menggerus penghasilannya sebagai pengemudi ojek online (ojol).
Kata Ari, orang juga mulai patuh dengan maklumat Presiden Joko Widodo yang meminta masyarakat bekerja dan belajar di rumah sejak 15 Maret sebagai bentuk pencegahan penularan Covid-19.
“Turun drastis yang jelas dengan kondisi sekarang,” kata Ari, Selasa (24/3).
Ari mengatakan saat ini pesanan yang masuk ke ponselnya paling banyak tiga sampai empat kali per hari. Dia sekarang lebih banyak duduk-duduk tak menentu menanti pesanan.
“Ya makanya ojol juga harus berjuang. Padahal normalnya saya itu paling sedikit 10 kali sampai 30 kali order dalam sehari,” kata Ari.
“Sore itu biasanya sudah bisa santai, sekarang mah boro-boro. Pulang di atas jam 11 malam tapi duitnya tidak seberapa,” tuturnya.
Ari yang biasa beroperasi di wilayah Depok, Jawa Barat bercerita penghasilannya kini hanya cukup buat memenuhi perutnya dan keluarga. Tidak lagi ada uang lebih bakal menabung, bahkan membeli sesuatu di luar kebutuhan pokok.
“Bukan cuma saya, teman lain juga. Ada teman cerita dari Subuh keluar rumah, sampai siang satu order juga belum dapet,” kata Ari.
Gabungan Aksi Roda Dua (Garda), komunitas pengemudi ojol, sebelumnya sudah menyampaikan pendapatan anggotanya di lapangan terus menyusut dari hari ke hari usai imbauan pemerintah. Ketua Presidium Nasional Garda Igun Wicaksono menyatakan penghasilan turun signifikan sekitar 50-70 persen dari kondisi normal.
“Ojol hanya andalkan pesan layan antar makanan dan kiriman barang, yang penumpang sangat turun,” kata Igun.
Pesanan Antar Makanan Juga Sepi
Saat jasa antar penumpang menurun, pesanan antar makanan sempat membantu mengisi kekosongan para pengemudi ojol. Namun harapan itu mulai bubar seiring bertambahnya kekhawatiran masyarakat pada Covid-19.
Ari bilang sudah sempat mengakali sepinya pesanan antar penumpang dengan menanti pesanan makanan di gerai-gerai kuliner di Kota Depok. Namun itu dikatakan sia-sia.
“Mungkin orang juga sudah mulai takut pesan-pesan makan dari luar. Kalau pun ada ya pasti tergantung siapa yang dapat, karena banyak juga pengemudi lain nunggu di tempat jualan makanan yang sama,” kata dia.
Apa yang Ari alami juga dirasakan pengemudi ojol perempuan, Latifah. Latifah selama ini tidak terpaku pada pesanan antar penumpang melainkan fokus kepada jasa antar makanan dan barang.
“Tapi makanan juga sepi, order apa juga sepi. Hari ini saja sudah saya nyalakan aplikasinya tapi tidak ada yang masuk pesanan,” kata Latifah.
Latifah mengatakan dengan menyusutnya minat masyarakat terhadap jasa ojol, pendapatan kian tidak menentu.
“Pulang kadang bawa Rp40 ribu paling sampai Rp50 ribu sekarang,” kata Latifah.
Ada Harapan
Salah satu ketakutan dalam situasi seperti ini yaitu para ojol hanya bisa dapat uang buat isi perut keluarga, tak ada lebih buat bayar cicilan sepeda motor yang merupakan aset penting cari nafkah. Kalau begini terus, bukan cuma pendapatan yang tak menentu tapi masa depan juga di ujung tanduk.
Para ojol kemudian bisa sedikit bernapas lega saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan relaksasi cicilan motor buat para pekerja ojol selama satu tahun. Setidaknya beban mereka berkurang.
Kebijakan Jokowi ini memang dilandasi keluhan pekerja transportasi online di tengah wabah Covid-19. Menurut Jokowi banyak pengemudi ‘tercekik’ cicilan kendaraan sebab ada kebijakan bekerja dan belajar dari rumah untuk mencegah penularan corona.
Kabarnya relaksasi ini membuat pemilik motor hanya akan membayar bunga, atau bisa juga cuma angsuran pokok saja dalam periode tertentu tergantung kesepakatan dengan perusahaan pembiayaan.
“Keluhan saya dengar juga dari tukang ojek, sopir taksi, yang sedang memiliki kredit motor dan mobil atau pun nelayan yang sedang kredit perahu. Saya kira juga perlu disampaikan jangan khawatir karena pembayaran bunga dan angsuran diberikan relaksasi selama 1 tahun,” kata Jokowi.
Ari mengatakan apa yang disampaikan Jokowi menjadi harapan baru pengemudi ojol. Setidaknya pendapatan mereka bisa difokuskan untuk keluarga, bukan cuma membayar cicilan.
“Jadi fokus cari makan buat anak istri supaya tidak kelaparan,” kata Ari.
Igun berharap relaksasi cicilan ini jangan sampai hanya sekadar imbauan, namun disertai regulasi khusus. Igun bilang regulasi bakal membuat perusahaan-perusahaan pembiayaan atau leasing mengimplementasikan hal tersebut secara konkret.
Relaksasi Cicilan Butuh Pengawasan
Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menjelaskan implementasi relaksasi cicilan motor buat pekerja transportasi online butuh pengawasan.
Relaksasi cicilan ini diketahui berlaku buat berbagai sektor yang terdampak Covid-19 dan tertuang dalam POJK No. 11/POJK.03/2020. Ketentuan tersebut berlaku hingga 31 Maret 2021.
Mekanisme aturan tersebut meliputi penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan, dan konversi kredi atau pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.
Berbagai skema diserahkan sepenuhnya kepada penyedia pembiayaan dan sangat tergantung pada hasil identifikasi atas kinerja keuangan debitur ataupun penilaian atas prospek usaha dan kapasitas membayar debitur yang terdampak Covid-19.
Kemudian jangka waktu restrukturisasi ini sangat bervariasi tergantung pada penilaian bank terhadap debiturnya dengan jangka waktu maksimal setahun.
Trubus mengatakan pengawasan ini penting untuk mencegah penerapan berlaku tidak optimal dan cenderung merugikan masyarakat. Dia berharap saat masa berlaku kebijakan habis, jangan sampai masyarakat malah dibebankan nilai bunga yang besar akibat akumulasi relaksasi selama satu tahun.
“Malah nanti [aturan selesai] bunga jadi banyak sekali. Jadi itu harus ada yang mengawasi. Karena kalau tidak ya biasanya menyimpang,” kata Trubus.
[Gambas:Video CNN]
Trubus mengatakan pemerintah juga harus memastikan penerapan regulasi merata. Trubus khawatir regulasi OJK ini hanya berlaku buat bank atau jaringan perkereditan berbasis pemerintah.
“Nah yang bank swasta bagaimana, oke kalau swasta besar bisa menerima, kalau yang kecil bagaimana. Terus BPR (bank perkereditan rakyat), mau tidak dia begitu. Terus leasing yang kecil juga,” ucapnya.
Trubus menyarankan pemerintah memberi insentif perpajakan terutama kepada bank-bank swasta agar implementasi regulasi berjalan optimal. Sebab relaksasi berpotensi merugikan perusahaan pembiayaan atau bank berbasis swasta.
“Ya misalnya pajak retribusi mereka dibebaskan, ini jadi sama-sama untung. Karena perusahaan itu juga butuh biaya operasional, belum bayar gaji karyawan, dan sebagainya,” kata Trubus.
Demikian berita ini dikutip dari CNNINDONESIA.COM untuk dapat kami sampaikan kepada pembaca sekalian.
