Wakil Ketua MPR RI H Arsul Sani (tiga dari kanan) menggelar diskusi keummatan dan kebangsaan di Rumah Dakwah Muhammadiyah bersama jajaran pimpinan, pengurus Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM), PCIA (Aisyiyah) dan IMM Malaysia, di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (6/1/2020) malam. (FOTO ANTARA/Agus Setiawan).
LENSAPANDAWA.COM – Wakil Ketua MPR RI menggelar diskusi keummatan dan kebangsaan di Rumah Dakwah Muhammadiyah bersama jajaran pimpinan, pengurus Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM), PCI Aisyiyah dan Ikatan Muda Muhammadiyah (IMM) Malaysia, di Kuala Lumpur, Senin (6/1) malam.
Diskusi membicarakan berbagai isu dan perkembangan terkini dalam blantika politik keumatan dan kebangsaan.
Dalam sambutan pembukaaan Ketua PCIM Malaysia Prof Dr Sonny Zulhuda menyampaikan apresiasinya atas inisiatif Wakil Ketua MPR RI untuk mengunjungi rumah dakwah.
Sonny menegaskan komitmen PCIM Malaysia dalam hal pembangunan politik keummatan.
"Meskipun PCIM dan Muhammadiyah tidak berkecimpung dalam politik praktis melalui berbagai program pendidikan, pencerdasan bangsa dan pergerakan sosial ekonomi, Muhammadiyah berharap dapat menciptakan ekosistem sebuah negara yang adil makmur 'baldatun toyyibatun wa rabbun ghafur'," katanya.
Dalam konteks tersebut, ujar dosen di Universitas Islam Antar-Bangsa Malaysia tersebut, pihaknya menyambut pimpinan MPR layaknya sebagai sahabat dan mitra kebangsaan serta keumatan untuk bergerak bersama.
Beberapa pokok pembahasan yang mengemuka dalam diskusi tersebut yakni. MPR RI senantiasa bermitra dengan berbagai unsur masyarakat untuk memastikan proses politik berjalan dengan baik.
Dalam kaitan ini, komunikasi dan kerjasama dengan Muhammadiyah baik secara formal maupun informal menjadi sebuah keniscayaan.
Menurut Arsul Sani, yang juga Sekjen PPP, PP Muhammadiyah sangat kooperatif dan mendukung terhadap MPR dan agenda kebangsaan.
"Dengan konsep 'Darul Ahdi Wa Syahadah'', Muhammadiyah mendukung secara konstruktif konsensus kebangsaan yang diformulasikan dalam Empat Pilar Kebangsaan, yakni Pancasila, UUD, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika," katanya.
Arsul mengatakan pimpinan MPR RI bersama pimpinan PP Muhammadiyah telah mengadakan pertemuan pada Desember 2019.
Pada pertemuan di Kantor PP Muhammadiyah di Jakarta itu Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan amendemen UUD 1945 harus didasari atas kepentingan dan hajat hidup orang banyak. Salah satunya yaitu pentingnya menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Arsul Sani mengakui bahwa sumbangan Muhammadiyah dalam membangun dan memperkuat konsensus kebangsaan sangat istimewa.
Menurutnya, kelebihan Muhammadiyah adalah selalu memberikan masukan yang konstruktif yang didukung dengan konsep yang baik.
""Selain itu, konsep tersebut selalu disampaikan melalui mekanisme yang ilmiah, akademis dan efektif. Intinya, sumbangan Muhammadiyah mencerminkan pergerakan yang mencerdaskan dan konstruktif," katanya.
Arsul Sani yang datang dari keluarga berlatarbelakang campuran Muhammadiyah dan NU mengaku memiliki hubungan dekat dengan beberapa tokoh Muhammadiyah yang saat ini aktif sebagai pimpinan di berbagai partai politik.
Dia selalu menjaga keharmonian hubungan tersebut karena sebagai kader PPP, komitmen keumatan mesti terus dijaga bersama baik oleh organisasi politik maupun ormas berbasis Islam.
Dalam mendampingi pemerintahan Presiden Joko Widodo ini, Arsul berharap partainya dapat memainkan peranan untuk menjaga Presiden agar sedapat mungkin mengakomodasi kepentingan keummatan termasuk diantaranya pengembangan pendidikan pesantren dan penguatan potensi ekonomi keumatan dan kebangsaan.
Arsul juga berharap PCIM Malaysia dapat turut menyukseskan agenda kebangsaan dan keumatan di kalangan komunitas WNI serta warga lokal di Malaysia ini.
"Ini penting mengingat besarnya jumlah penduduk WNI yang ada di Malaysia dan juga strategisnya hubungan bilateral Indonesia-Malaysia. Dalam konteks itu ke depannya akan dicanangkan program-program kolaboratif antara PCIM Malaysia dan MPR RI," katanya.
Forum diskusi ini dilanjutkan dengan dialog dan tanya jawab yang berlangsung sangat hangat dengan munculnya isu-isu aktual di perpolitikan nasional.
Peserta yang berlatar belakang buruh migran, tenaga pengajar, mahasiswa dan juga kalangan profesional mengajukan berbagai pertanyaan tajam serta menukik seputar politik terkini.
Demikian berita ini dikutip dari ANTARANEWS.COM untuk dapat kami sampaikan kepada pembaca sekalian.
