Ilustrasi pemindahan ibu kota ke Kalimantan. (Foto: CNN Indonesia/Safir Makki)
LENSAPANDAWA.COM – Aktivis lingkungan mengatakan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur harus diiringi dengan pembangunan berwawasan lingkungan.
Ketua Kelompok Pengelola Mangrove Center Graha Indah Balikpapan, Agus Bei menyatakan pemerintah jangan sampai melakukan pembangunan secara membabi buta. Terkikisnya hutan Kalimantan, ia sebut mau tidak mau akan terjadi karena pembangunan pusat pemerintahan.
“Mau tidak mau kita memang harus siap karena memang itu (perpindahan ibu kota) sudah menjadi ketetapan. Tapi harus melibatkan praktisi lingkungan agar [pembangunan] tidak membabi buta nantinya,” kata kata Agus di area Mangrove Center Graha Indah, Balikpapan, Rabu (28/8).
Agus mengatakan pembangunan ibu kota baru juga harus melibatkan para praktisi dan aktivis ingkungan agar wilayah hijau Kalimantan tetap terjaga. Ia mengatakan hal tersebut telah ia suarakan ke kementerian dan perda terkait.
“Harus melibatkan orang lingkungan yang ada di sini. Jangan hanya petingginya saja, karena yang tahu persis adalah kalangan di bawah. Jadi, yang hidup di antara hutan-hutan ini pasti tahu,” ujar Agus.
Ia kemudian menyinggung pencapaiannya bersama sembilan rekannya yang telah menumbuhkan 150 hektar hutan mangrove atau bakau di Mangrove Center Graha Indah. Ia tidak ingin pencapaian yang memakan waktu 18 tahun ini sia-sia.
“Kami sendiri di Mangrove center ini awalnya memang rusak, jadi kita baikin selama 18 tahun sehingga bisa seperti ini. Dari segi pariwisata sudah meningkatkan perekonomian, dari segi pendidikan juga banyak yang datang kemari,” katanya.
Awalnya lahan di Graha Indah ini hanya 40 hektare untuk mangrove. Sisanya adalah lahan yang difungsikan sebagai tambak oleh masyarakat.
“Saat ini sudah tidak ada lagi tambak. 150 hektar mangrove,” ujar Agus.
