Ilustrasi (ANTARA/Dian Hadiyatna/HO)
LENSAPANDAWA.COM – Peneliti kesehatan masyarakat dari Lembaga Kajian Konsultasi Pembangunan Kesehatan (LK2PK) menyebutkan bahwa Indonesia membutuhkan panel ahli atau komite nasional yang dibentuk untuk penanganan krisis COVID-19.
"Perlu ada panel ahli atau komite nasional yang bisa memimpin penanggulangan Covid-19 di Indonesia secara lebih sistematis dan terintegrasi serta merespon berbagai isu yang berkembang dari berbagai sisi, bukan hanya kesehatan," kata dr Halik Malik selaku peneliti kesehatan masyarakat dari LK2PK dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis.
Menurutnya, komite nasional ini terdiri dari berbagai macam ahli lintas kepakaran yang akan menangani isu COVID-19 dari berbagai sisi. Halik berpendapat kompleksitas permasalahan dan dampak dari penyakit COVID-19 ini membutuhkan penanganan lintas sektoral.
"Komite ini harus bicara di segala lini, libatkan semua orang, gunakan semua saluran, mengacu pada strategi komunikasi risiko dari pemerintah. Saat ini masyarakat takut naik kendaraan umum, panik belanja, saling sangka dan silang pendapat," tutur dokter yang memiliki pengalaman terlibat langsung dalam penanggulangan wabah difteri, campak dan polio ini.
Dia meyakini bahwa Indonesia pasti bisa menghadang laju penyebaran penyakit COVID-19 sebagaimana halnya pengalaman Indonesia menghadapi pandemi SARS dan Flu Burung.
Halik menuturkan bahwa penanganan virus corona penyebab COVID-19 di Indonesia telah terjadi krisis komunikasi risiko yang ditandai dengan kekosongan informasi dan data yang mendorong publik untuk berspekulasi dan mencari sumber informasi lain yang tak kompeten.
Akibatnya, berbagai hoaks bermunculan dan menyebar mengalahkan fakta. Sementara Juru Bicara Pemerintah untuk penanganan COVID-19 yang ada saat ini baru berbicara dalam konteks kesehatan saja.
Halik yang juga merupakan mantan konsultan imunisasi dan penanganan wabah polio UNICEF ini melanjutkan bahwa sudah banyak unit atau tim di lingkaran presiden namun dinilai masih kurang efektif sehingga membutuhkan komisi khusus yang sifatnya ad-hoc dibawah presiden.
"COVID-19 ini bukan diselesaikan oleh orang kesehatan saja. Perlu penatalaksanaan dari berbagai pakar baik komunikasi, IT, media, hukum, sosiolog, ekonomi, hingga analis data. Pemerintah punya situation room, big data, humas, birokrasi, dan lain lain, tapi blm terlihat bahwa sistemnya berjalan seperti di Singapura dan Jepang," kata Halik.
Demikian berita ini dikutip dari ANTARANEWS.COM untuk dapat kami sampaikan kepada pembaca sekalian.
