Ilustrasi virus corona di RI. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
LENSAPANDAWA.COM – Pengamat TIK dari CISSReC, Pratama Persadha mengatakan pemerintah Joko Widodo kurang terbuka perihal informasi virus corona SARS-CoV-2 kepada publik.
Menurutnya pemerintah tak perlu membagikan data pribadi pasien, tapi pemerintah bisa membagikan informasi lokasi yang pernah dikunjungi oleh orang yang terjangkit corona.
“Iya [kurang transparan] Harusnya yg dilindungi itu privacy pasiennya, bukan riwayat perjalanan atau kontak [yang dilakukan pasien],” kata Pratama saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (13/3).
Pratama mengatakan apabila pemerintah sulit membuka data jumlah orang yang terjangkit corona, pemerintah bisa membuka data riwayat perjalanan orang tersebut demi meningkatkan kesadaran masyarakat.
“Masyarakat membutuhkan informasi yang jelas. Karena itu, bila pemerintah masih sulit membuka data siapa-siapa yang positif terjangkit corona. Minimal pemerintah bisa memberikan info tentang daerah tempat tinggal maupun aktivitas korban corona,” kata Pratama.
Di sisi lain, ia menyarankan seluruh informasi yang dibagikan pemerintah harus diperhitungkan agar tidak menyebabkan kepanikan masyarakat.
Pratama mengatakan pengguna teknologi informasi akan membantu langkah mitigasi terhadap virus corona.
“Masyarakat harus di-info sejauh mana bisa bergerak dan mana saja yang harus dijauhi untuk menjaga penularan massal,” kata Pratama.
Pratama mengatakan pemerintah bisa meniru pemerintah China yang membuat perangkat lunak dengan memanfaatkan basis data masyarakat yang terjangkit dan terduga corona.
Basis data digunakan untuk membangun sistem awareness berbasis data ticketing kereta, pesawat dan kendaraan lainnya. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bisa mengelola basis data tersebut dan membuat peta wilayah sebaran corona yang bisa diakses masyarakat.
“Sehingga warga bisa mengecek dirinya apakah pernah satu moda transportasi dengan positif corona,” kata Pratama.
Senada dengan Pratama, Pakar TIK Abimanyu Wahyu Hidayat mengatakan transparansi wilayah sebaran corona tersebut bisa dijadikan referensi bagi masyarakat untuk menghindari wilayah tersebut. Selain itu, pemerintah atau pemangku kebijakan terkait juga bisa melakukan penyemprotan desinfektan di wilayah tersebut.
“Dengan demikian orang yang dekat situ bisa sadar dan langsung cuci baju dan tangan. Pengelola bangunan juga lakukan desinfektan apabila masuk ke wilayah tersebut,” kata Abimanyu.
Abimanyu menyarankan agar situs Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga tak hanya menampilkan statistik jumlah terduga maupun poisitif corona. Diharapkan situs juga bisa menampilkan perkembangan dari pasien positif corona.
“Harusnya Kemenkes tak hanya tampilkan statistik tapi juga tampilkan gejala dan perkembangan dari pasien positif corona,” kata Abimanyu.
Lebih lanjut Pratama mengatakan penggunaan data pribadi ini harus meminta izin regulator terlebih dahulu. Kemenkominfo dalam hal ini bisa mengambil peran.
[Gambas:Video CNN]
Pemerintah bisa mengatur mana informasi yang diminta publik tanpa mengurangi privasi warga yang terjangkit corona sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik.
“Di sisi lain, menurut UU [Keterbukaan Informasi Publik] masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas dan terbuka, apalagi jika informasi tersebut bisa dimanfaatkan untuk melahirkan sistem penanggulangan yang bermanfaat,” tutur Pratama.
Relawan Covid-19 Desak Jokowi Transparan soal Corona
Senada, Media Coordinator Tim KawalCovid19.id Elina Ciptadi meminta pemerintah untuk transparan membuka data pasien yang terjangkit virus corona. Pemerintah mesti menjelaskan domisili pasien, di mana dia tertular, dan bagaimana ia bisa terjangkit virus corona agar masyarakat tak resah.
Hal itu sudah diterapkan pemerintah Singapura supaya masyarakat yang tinggal di sana dapat memetakan risiko.
“Di Singapura, itu ditulis pasien nomor sekian tertular di mana misal di restaurant, rumah ibadah. Lalu pemerintah juga memberi tahu domisilinya, sehingga dari situ kita sudah memetakan risiko karena sudah kelihatan polanya,” kata Elina saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (13/3).
Kendati begitu, Elina mengapresiasi upaya pemerintah Indonesia yang setiap hari memberikan kabar terbaru mengenai perkembangan virus corona melalui juru bicara pemerintah yakni Achmad Yurianto.
Tak hanya transparan, tim KawalCovid19.id pun meminta pemerintah untuk tidak mengandalkan satu laboratorium saja untuk melakukan tes corona.
Sebab, pemerintah saat ini hanya mengandalkan Laboratorium Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes).
“Mereka (pemerintah) harus proaktif untuk testing (corona), saat ini testing dipusatkan di Litbangkes. Kita berharap jangan semua dikirim ke Jakarta, menurut saya cukup banyak laboratorium yang punya kapasitas untuk melakukan tes corona,” tutur Elina.
Sampai hari ini, jumlah pasien positif virus corona di Indonesia menjadi 69 kasus. Jumlah itu didapat berdasarkan hasil tracing kontak atau pelacakan kontak dari pasien sebelumnya.
Pasien tambahan pertama yang teridentifikasi adalah pasien nomor 35, perempuan 57 tahun, meninggal dunia.
“Pasien nomor 36, perempuan 37 tahun masuk ke RSPI dengan menggunakan ventilator, mengalami perburukan dengan cepat kemudian meninggal. Setelah kita lakukan pemeriksaan ternyata positif,” kata Yuri dalam keterangan pers Istana Kepresidenan, Jakarta.
Demikian berita ini dikutip dari CNNINDONESIA.COM untuk dapat kami sampaikan kepada pembaca sekalian.
