Harry Hikmat (dua dari kiri) berfoto bersama perwakilan warga Nduga saat meninjau bantuan untuk warga Nduga di Wamena, Papua, Selasa (8/12/2019). ANTARA/Desi Purnamawati
LENSAPANDAWA.COM – Kementerian Sosial mengharapkan bantuan dari pemerintah untuk warga Nduga, Papua menyusul konflik bersenjata yang terjadi di daerah tersebut pada awal 2019 bisa diterima oleh mereka dan tidak ditolak lagi.
"Kami belajar dari penolakan terdahulu, kami harap tidak ada penolakan lagi, niat kami tulus," kata Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat saat meninjau gudang bantuan Nduga di Wamena, Selasa.
Harry saat peninjauan bantuan yang disaksikan perwakilan warga sejumlah distrik di Nduga mengatakan, pendistribusian bantuan langsung dari Kemensos lalu ke dinsos provinsi dan dinsos kabupaten dengan menggunakan pesawat kargo komersil.
Bantuan yang ada di gudang tersebut merupakan bantuan tahap dua dan tiga yang sebelumnya sudah disiapkan namun belum terdistribusi ke masyarakat Nduga.
"Bantuan selanjutnya sedang disiapkan, kalau nanti ada usulan lainnya, silahkan diusulkan," tambah Harry.
Sebelumnya Kemensos berupaya mendistribusikan bantuan pada akhir Juli 2019 namun belum tersalurkan karena ada berbagai kendala, padahal bantuan sudah tiba di gudang dinsos di Wamena.
Selain masalah data yang belum valid, pendistribusian bantuan juga terkendala keterbatasan sarana transportasi maupun personil. Sedangkan bantuan dari Kemensos senilai Rp3,68 miliar sudah berada seluruhnya di gudang logistik dinsos setempat.
Perwakilan warga distrik Kroptak Pina Gwijangge mengatakan, bantuan diharapkan langsung didistribusikan oleh Kemensos bersama dinas sosial.
"Kementerian langsung yang bawa kita tetap terima," tambah dia.
Sebelumnya Sekretaris daerah Kabupaten Nduga Namia Gwijangge memperkirakan ada sekitar 39 ribu warga yang mengungsi akibat konflik bersenjata antara aparat TNI polri dengan kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egainus Kogoya di Distrik Yal Kabupaten Nduga pada 26 Februari 2019.
Para pengungsi tersebut tersebar antara lain di Wamena, Kenyam, Timika, dan ada juga di hutan-hutan.
Sejumlah media massa memberitakan ada ratusan pengungsi Nduga yang meninggal dunia karena kelaparan.
Namun berdasarkan data pemkab dan Kemenkes sebanyak 53 orang pengungsi korban konflik Nduga di Papua meninggal selama Desember 2018 hingga Juli 2019 karena usia dan sakit serta berbagai faktor lainnya.
"Data pemkab dan Kemenkes yang sudah divalidasi, 53 orang meninggal diantaranya 23 anak-anak tapi karena sakit, usia dan berbagai faktor lainnya.Tidak benar berita lebih dari 130 orang meninggal dalam pengungsian," kata Harry Hikmat.
Lebih lanjut Sekretaris Daerah Kabupaten Nduga Namia Gwijangge menegaskan ke 53 data korban meninggal dunia tersebut hasil dari pendataan dan investigasi di 11 distrik yang terdampak konflik.
"Data itu dari awal konflik bukan saat terjadi pengungsian," tegas Namia.
Dia merincikan dari 53 orang yang meninggal tercatat anak-anak sebanyak 23 orang, 20 orang dewasa dan sisanya lansia.
Hal tersebut juga ditegaskan oleh Dandim 1702 Jayawijaya Letkol Inf Chandra Dianto bahwa mereka belum mendapatkan informasi adanya 130 orang pengungsi yang meninggal.
"Terkait 130 orang meninggal karena kelaparan kami belum dapat info. Ada sekitar 53 orang yang meninggal bukan karena kelaparan tapi ada yang sakit dan faktor lainnya," jelas Chandra.
Demikian berita ini dikutip dari ANTARANEWS.COM untuk dapat kami sampaikan kepada pembaca sekalian.
