Kegiatan evaluasi Pemilu 2019 oleh KPU Kalbar di Pontianak. (ANTARA/Dedi)
LENSAPANDAWA.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) melakukan evaluasi Pemilu 2019 dengan membedah sejumlah persoalan melalui Focus Group Discussion (FGD) yang diikuti berbagai unsur terkait pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.
"Sebelumnya di daerah-daerah kami sudah melakukan evaluasi Pemilu 2019. Nah, kali ini di tingkat provinsi kembali dilaksanakan dengan membedah sejumlah persoalan agar ke depan lebih baik," ujar Ketua KPU Kalbar Ramdan, di Pontianak, Selasa.
Ia menjelaskan bahwa ada empat poin penting yang dibedah atau dievaluasi yakni terkait partisipasi pemilih, daerah potensi pelanggaran, daerah rawan konflik, dan daerah rawan bencana.
Secara umum, kata dia, terkait partisipasi Pemilu 2019 meningkat dari pemilu sebelumnya, dan sudah mencapai 82 persen. Angka tersebut di atas partisipasi nasional yang hanya mencapai 77 persen.
"Untuk di Kalimantan Barat partisipasi pemilih yang terendah untuk pemilu presiden di Kabupaten Sambas. Sedangkan partisipasi pemilih untuk pemilu legislatif terendah dari 14 kabupaten atau kota di Kalimantan Barat yakni di Kota Singkawang," ujar dia.
Menurutnya lagi,,terkait dengan kerawanan konflik pemilu, berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Bawaslu, Kabupaten Mempawah dikategorikan menengah sedang. Namun secara nasional dianggap aman dalam pelaksanaan Pemilu 2019.
"Kemudian indeks kerawanan bencana pemilu, sudah disampaikan ke BPBD di Kabupaten Sintang ada 11 dari 14 kecamatan rawan bencana. Sintang termasuk salah satu daerah yang melaksanakan Pilkada 2020. Pemilihan dilaksanakan September. Sedangkan September masuk musim penghujan dan itu tantangan,"ujar dia pula.
Ia menambahkan untuk indeks kerawanan pelanggaran penyelenggaraan pemilu berdasarkan data Bawaslu, Kabupaten Sanggau tertinggi dalam pelanggaran.
"Harapan kami dari sederet evaluasi pemetaan yang diprogramkan secara nasional menjadi bahan di Kalimantan Barat melaksanakan Pilkada 2020. Tahapan sekarang sudah mendapat dukungan anggaran bagi tujuh daerah yang akan melaksanakan pilkada, sudah dilaksanakan NPHD. Terkait dengan pelaksanaan pemilu 2019, ini sebuah prestasi dan apresiasi yang kita banggakan bersama namun tidak lepas dukungan semua pihak," kata dia.
Satu di antara peserta FGD yang juga mantan Ketua KPU Kalbar AR Muzammil mengatakan hal penting dalam penyelenggaraan pemilu di antara yang harus menjadi perhatian adalah soal netralitas penyelenggara pemilu.
"Selain itu, KPU juga tidak boleh abai atau harus tegas dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Posisi KPU harus adil dan tegas. Netral dan tegas terhadap penyelenggaraan sangat penting agar integritas KPU terjaga dan hasilnya dapat diterima semua pihak," kata dia pula.
Demikian berita ini dikutip dari ANTARANEWS.COM untuk dapat kami sampaikan kepada pembaca sekalian.
