Menteri Sosial Juliari P Batubara meninjau Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis Pangudi Luhur di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (27/5/2020). Mensos menyaksikan langsung pelayanan terhadap warga terdampak COVID-19 terutama yang hidup di jalanan. Para KPM diberikan berbagai layanan, seperti pemberian sembako, keperluan makan, tempat menginap, dan layanan vokasi. ANTARA/Kahfie Kamaru/pras.
LENSAPANDAWA.COM – Menteri Sosial Juliari Batubara menjamin produk-produk dari nelayan akan diprioritaskan untuk masuk dalam warung pembayaran elektronik yang menyediakan bahan pokok bersubsidi (e-Warong).
Dengan bantuan rantai pasok itu, maka dapat meningkatkan penjualan produk nelayan di tengah situasi pandemi COVID-19.
“Jika ada para nelayan, koperasi nelayan, atau apapun bentuknya dari nelayan, yang ingin berpartisipasi dalam program ini, kita sediakan ‘karpet merah’, teknis pelaksanaan harus dikoordinasikan lagi karena mencakup program yang luas dan jumlah yang banyak,” kata Juliari usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo dari Istana Merdeka, Jakarta, Kamis.
Bantuan dalam segi rantai pasok tersebut diharapkan dapat melengkapi berbagai stimulus yang akan diberikan pemerintah kepada nelayan, dan juga petani. Julari akan berkoordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo untuk meningkatkan pasokan dari produk nelayan untuk masuk ke e-Warong.
Beberapa stimulus lainnya bagi nelayan dari pemerintah adalah bantuan sosial baik berbentuk tunai maupun sembako dan juga relaksasi pembayaran cicilan kredit.
Untuk bansos, Presiden telah meminta Kemensos dan Kementerian Kelautan dan Perikanan memastikan sebanyak satu juta nelayan dan juga petambak menjadi penerima bantuan sosial pemerintah untuk mengurangi dampak COVID-19.
Juliari mengatakan akan memverifikasi data dari total 1 juta nelayan tersebut yang belum mendapatkan bansos. Dia berjanji akan mengupayakan agar sebanyak 1 juta nelayan tersebut menjadi penerima bansos secara reguler, tidak hanya penerima bansos saat pandemi COVID-19.
“Bahkan saya mengatakan dapat bansos yang reguler sampai naik kelas jadi warga yang sejahtera,” ujarnya.
Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terdapat total 10,825 juta nelayan dan juga petani yang menjadi penerima bansos.
“Kami akan usulkan dengan persetujuan Menteri Pertanian dan Menteri KKP apabila dari 2,7 juta (petani) dan 1,1 juta nelayan ini layak diberikan bansos, kita berikan saja program bansos reguler,” ujarnya.*
Demikian berita ini dikutip dari ANTARANEWS.COM untuk dapat kami sampaikan kepada pembaca sekalian.
