Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan didampingi sejumlah kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melakukan video konferensi dengan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar di Ruang Pamong Praja I Kantor Bupati Kubu Raya, Senin. (ANTARA/Rendra Oxtora)
LENSAPANDAWA.COM – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, Abdul Halim Iskandar, mengapresiasi inovasi sistem transaksi nontunai dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
Menurutnya, Kabupaten Kubu Raya berpotensi menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang seluruh pengelolaan dana desanya menggunakan transaksi nontunai. Ia menyebut Kubu Raya layak menjadi percontohan.
Dirinya menilai pengelolaan dana desa secara nontunai menunjukkan pola pikir digital di Kabupaten Kubu Raya telah berjalan baik.
"Nah, tinggal mengutuhkan bagaimana kemudian seluruh Kabupaten Kubu Raya masuk menjadi desa digital. Jadi embrionya adalah pengelolaan dana desa secara nontunai. Perkembangan berikutnya seluruh pelayanan desa menggunakan pendekatan digital sehingga menjadi desa digital," kata Abdul Halim Iskandar, saat berbicara dengan Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan melalui video konferensi di Ruang Pamong Praja I Kantor Bupati Kubu Raya, Senin.
Video konferensi dilakukan Menteri Abdul Halim Iskandar kepada kabupaten-kabupaten tercepat dalam penyaluran dana desa tahun 2020. Kubu Raya merupakan satu di antara enam kabupaten yang menjadi lokasi video konferensi, selain Tojo Una-Una (Sulawesi Tengah), Gianyar (Bali), Situbondo (Jawa Timur), Boyolali (Jawa Tengah), dan Belitung (Bangka Belitung).
Video konferensi dilakukan untuk mengetahui langkah-langkah percepatan penyaluran dana desa yang telah dilakukan. Juga mengetahui rencana pemanfaatan dana desa dimaksud sesuai program kegiatan yang tercantum dalam APBDes.
Adapun total kabupaten penyalur dana desa tercepat se-Indonesia tahun 2020 berjumlah 33 kabupaten. Kubu Raya sendiri menjadi penyalur dana desa tercepat se-Kalimantan Barat.
Menteri Abdul Halim menyatakan, kinerja Pemerintah Kabupaten Kubu Raya akan menjadi perhatian utama pemerintah pusat. Kementerian Desa, menurut dia, akan mengampanyekan ke seluruh Indonesia daerah-daerah yang dinilai sukses, termasuk Kabupaten Kubu Raya.
Karena itu, dirinya berharap Kubu Raya dapat menjadi kabupaten pertama yang total pengelolaan dana desanya menggunakan transaksi nontunai.
"Sukses selalu untuk Pak Bupati, inovasinya luar biasa. Menanjak terus Kubu Raya. Naik terus tidak boleh turun," ucapnya.
Kepada Menteri Abdul Halim Iskandar, Bupati Muda Mahendrawan melaporkan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah menjadi kabupaten tercepat di Kalimantan Barat dalam pencairan dana desa tahun 2020. Ia mengungkapkan, jika per 10 Februari 2020 ada sebelas desa yang dicairkan dana desanya, maka saat ini telah menyusul sembilan desa berikutnya. Sehingga total menjadi 20 desa yang siap pencairan.
"Ini memang kami persiapkan sejak September 2019 lalu. Karena dengan persiapan peraturan bupati yang lebih cepat dan sosialisasi penggunaan dana dan tata caranya pada desa, maka bisa mempercepat penyusunan RKPDes dan ABPDes. Sehingga per hari ini sudah 20 desa yang sudah siap," tuturnya.
Muda menjelaskan, dari 117 desa di Kubu Raya, telah ada 28 desa yang mengelola dana desa dengan transaksi nontunai. Ditargetkan tahun 2020 seluruh desa akan menerapkan sistem transaksi tersebut.
"Alhamdulillah koordinasi kita dengan pihak-pihak terkait termasuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sangat cepat dan efektif. Itu juga yang membuat penyaluran dana desa dari sebelas desa kemarin dengan nilai Rp4,5 miliar. Dan saat ini sudah menyusul sembilan desa berikutnya sehingga total ada Rp 8 miliar lebih yang sudah siap disalurkan," katanya.
Muda menambahkan, memperkuat hal itu Pemerintah Kabupaten Kubu Raya juga menyiapkan Sistem Keuangan Desa Dalam Jaringan (Siskeudes Online). Yang akan siap di bulan April mendatang. Siskeudes Online akan mempermudah dalam realisasi dan pelaporan.
"Sehingga pada akhirnya kami berharap dana desa yang totalnya di Kubu Raya ini ada Rp 134 miliar dan Alokasi Dana Desa Rp 84 miliar dapat dimaksimalkan. Mudah-mudahan bisa mendongkrak pembangunan lebih cepat dan jangan sampai ada desa yang terlambat salur," katanya.
Demikian berita ini dikutip dari ANTARANEWS.COM untuk dapat kami sampaikan kepada pembaca sekalian.
