Pengisian daya mobil listrik di Indonesia Eletric Motor Show 2019 yang diselenggarakan di Balai Kartini, Jakarta, Rabu(4/8). (CNN Indonesia/Daniela Dinda)
LENSAPANDAWA.COM – Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bakal merampungkan insentif buat kendaraan murni listrik pada tahun depan. Insentif tersebut diatur pada penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) mulai 2020.
Direktur Perencanaan Anggaran Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Arsan Latif mengatakan insentif versi Kemendagri tidak diwujudkan dalam nilai rupiah, namun berupa persentase pemangkasan NJKB yakni ketika statusnya masih off the road.
“Memang ada insentif, tapi kebijakannya tidak menyebut rupiah. Ini yang kami diskusikan juga dengan Gaikindo dan AISI (Asosiasi Industri Sepeda motor Indonesia (AISI),” kata Arsan saat dihubungi lewat telepon, Selasa (8/10).
Saat konsumen membeli kendaraan sebetulnya ada dua jenis harga yang umum dikenal, yaitu off the road (NJKB) dan on the road.
Kendaraan off the road berarti statusnya belum dikenakan perpajakan jadi belum bisa digunakan di jalan. Sedangkan harga on the road yang kebanyakan ditawarkan dealer merupakan kebalikannya.
Komponen perpajakan yang membuat harga kendaraan baru menjadi on the road setidaknya ada tiga yang dihitung berdasarkan NJKB. Misalnya di Jakarta saat ini banderol kendaraan baru on the road dikenakan tiga komponen pajak yaitu Bea Balik Nama (BBN) sebesar 10 persen, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen, dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 2 persen.
“Nah insentifnya jadi dari dasar pengenaan pajak. Tanpa komponen pajak. Insentifnya bukan rupiah, tapi persen,” kata dia.
Arsan mengatakan besar persentase insentif masih digodok Kemendagri bersama pemerintah lain termasuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hitung-hitungan insentif yang diberikan juga disebut bukan berdasarkan kapasitas baterai atau kapasitas motor kendaraan listrik.
Insentif ini dijelaskan Arsan berlaku hanya buat kendaraan murni listrik.
“Jadi masih rapat kami dengan Kemenkeu. Yang penting kendaraannya ini listrik murni bukan hybrid atau semacamnya. Karena kalau hybrid itu masih ada bahan bakarnya,” kata dia.
Arsan menuturkan besar insentif bakal berlaku nasional. Semua kendaraan listrik potongan persentase atau insentifnya akan sama di tiap daerah.
Demikian berita ini dikutip dari CNNINDONESIA.COM untuk dapat kami sampaikan kepada pembaca sekalian.
