Ilustrasi. Operator menyatakan siap mengimplementasikan verifikasi pengguna dengan data sidik jari jika diwajibkan pemerintah. (Istockphoto/Milkos)
LENSAPANDAWA.COM – Operator siap patuhi saran untuk melakukan verifikasi kartu SIM menggunakan data biometrik seperti sidik jari. Hal ini diungkap Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menanggapi saran BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia) untuk melengkapi keamanan registrasi dan tukar kartu SIM dengan validasi data biometrik pemilik kartu SIM.
Sekretaris Jenderal ATSI, Marwan Baasir mengatakan beberapa anggota ATSI juga telah melakukan proses uji coba biometrik. Dalam fitur biometrik, operator akan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
“Harapan kami kalau pemerintah mewajibkan, kita siap, cuma mungkin (verifikasi biometrik di) gerai di 34 provinsi perlu dibicarakan. Kalau semua registrasi biometrik di gerai, kita bicara pengguna mobile itu 330 juta pengguna,” ujar Marwan kepada wartawan di Kantor Kemenkominfo, di Jakarta Pusat (22/1).
Marwan khawatir pegawai di gerai operator bisa kewalahan apabila masyarakat melakukan registrasi biometrik di gerai. Marwan menceritakan awal-awal registrasi diberlakukan, gerai bisa beroperasi hingga subuh.
“Yang perlu dipikirkan adalah tantangan kita kalau ada verifikasi fisik, bagaimana menangani 330 juta pelanggan datang ke gerai,” kata Marwan.
Marwan mengakui SOP verifikasi data yang diterapkan di gerai memang ada celahnya. Masalah utama kurangnya penegakkan SOP karena banyak konsumen yang meminta pelayanan khusus.
Marwan mengatakan data biometrik ini juga harus dinaungi oleh aturan mengenai data pribadi. Akan tetapi, saat ini biometrik tetap diuji coba operator. Biometrik yang berupa pemindaian wajah, sidik jari, dan iris mata ini dilindungi dalam konteks data pribadi dalam UU ITE, PP 71 PSTE, dan UU No.36 Tahun 1999 Telekomunikasi.
“Contoh KTP, kadang-kadang masyarakat juga begitu datang ke ke gerai, ‘saya kan sudah 10 tahun, percaya aja’, sering kan kita gitu,” katanya.
Wakil Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan implementasi biometrik memang akan membebankan biaya operasi lebih untuk operator.
“Tapi makin mahal juga, yang aman. Kita bagaimana membuat suatu sistem aman, tapi efisien dan juga nyaman,” ujar Semuel.
[Gambas:Video CNN]
Komisioner BRTI, I Ketut Prihadi Kresna Mukti mengatakan pihaknya akan melihat kesiapan Dukcapil untuk uji coba biometrik ini. Pasalnya saat ini, Duckapil juga merasa kewalahan dengan adanya registrasi prabayar.
Pasalnya dalam sehari bisa ratusan ribu orang yang registrasi kartu baru. Beban biometrik tentu akan lebih berat bagi jaringan Dukcapil dalam proses registrasi. Ketut mengatakan pihaknya sudah bertemu dengan Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh.
“Sudah ketemu pak Zudan, ia mendukung cuma perlu dibicarakan secara teknis,” kata Zudan.
Demikian berita ini dikutip dari CNNINDONESIA.COM untuk dapat kami sampaikan kepada pembaca sekalian.
