Ilustrasi (Alastair Pike / AFP)
LENSAPANDAWA.COM – Pengamat menilai besarnya penggunaan Twitter untuk menyebar hoaks di Papua dilakukan untuk menarik perhatian internasional. Hal ini didukung oleh sifat Twitter yang terbuka, sehingga isu yang dilontarkan lewat Twitter bisa dilihat oleh siapa saja di dunia.
Hal ini disampaikan pengamat media sosial dari Drone Emprit, Ismail Fahmi, terkait pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Kemarin (3/9) Rudiantara menyampaikan penyebaran hoaks terkait gejolak di Papua banyak dilakukan lewat Twitter.
“Kenapa Twitter? karena platformnya open (terbuka). Orang secara internasional tinggal memasukkan kata kunci, bisa dilihat semua (kontennya). Sehingga, mereka harus pakai Twitter kalau mau membangun narasi internasional,” jelas Ismail saat dikontak lewat telepon, Rabu (9/4).
Hal ini berbeda dengan cara penyebaran hoaks yang terjadi pada aksi 22 Mei lalu yang disebut Rudiantara banyak menyebar lewat WhatsApp.
Menurutnya, media sosial lain seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, sulit digunakan untuk membangun isu internasional. Sebab, sifat media sosial tersebut yang tertutup.
Disebut tertutup karena pengguna dari luar tidak bisa langsung memantau percakapan yang terjadi. Tidak bisa juga melihat post dari sembarang akun. Mereka hanya bisa melihat isu dari teman-teman mereka saja.
“Twitter lebih bebas dan kalau jadi trending internasional, mudah diambil media internasional,” lanjutnya. Ismail lantas mencontohkan bagaimana Twitter efektif digunakan untuk menyebar isu sensitif ke dunia internasional seperti dilakukan Trump.
“Trump terkenal dari Twitter. Dia ngga main Facebook, Instagram. Untuk isu seperti ini memang Twitter tempatnya,” tuturnya. Menurut Ismail, hoaks yang disebarkan lewat Twitter ini sebagian besar terkait isu pembebasan Papua Barat yang kontra NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).
“Ini berbahaya, kalau diteruskan eskalasi akan mudah masuk ke PBB dan negara lain. Karena banyak lembaga LSM lain akan menyerang, memanfaatkan isu ini (kerusuhan Papua),” tegasnya.
Ismail menyarankan pemerintah mesti aktif melakukan kontra narasi atas isu ini. Ia berharap pemerintah tidak sekedar memberi label hoaks pada berita-berita bohong tersebut.
Demikian berita ini dikutip dari CNNINDONESIA.COM untuk dapat kami sampaikan kepada pembaca sekalian.
