Pakar Kritik Biaya Pelatihan Online Kartu Prakerja ala Jokowi

0
158
Pakar Kritik Biaya Pelatihan Online Kartu Prakerja ala JokowiIlustrasi program prakerja. (ANTARA FOTO/Moch Asim)

LENSAPANDAWA.COM – Pakar Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dari Menara Digital Anthony Leong mengkritik pelatihan online program Kartu Prakerja yang membebankan biaya kepada para peserta.

Berdasarkan penelusuran CNNIndonesia.com, peserta harus membayar mulai dari Rp150 ribu hingga Rp950 ribu kepada para mitra Kartu Prakerja untuk mengikuti pelatihan.

Anthony mengatakan lebih baik pembayaran pelatihan online hanya sekali saja. Seharusnya tak ada lagi biaya tambahan apabila peserta Kartu Prakerja hendak mengikuti modul pelatihan lainnya.


“Penerapan online seharusnya bisa membuat segala sesuatu menjadi lebih efektif dan efisien, low cost high impact. Alokasi anggaran pemerintah harusnya sekali saja dibayar untuk pembentukan platform atau maintenance, tidak setiap mau mengakses modul dikenakan biaya lagi,” kata Anthony saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (15/4).

Beberapa alternatif pelatihan antara lain kursus bahasa, kiat berjualan secara online, mengelola acara profesional, membuat laporan keuangan, kiat memulai bisnis, dan lain-lain.

Peserta Kartu Prakerja ini akan mendapat dana pelatihan sebesar Rp1 juta, dana bantuan Rp600 ribu per bulan selama empat bulan dan dana hasil pengisian survei Rp50 ribu per bulan selama tiga bulan. Totalnya, masing-masing peserta mendapat Rp3,55 juta.

Namun sebelum bisa mendapatkan insentif yang jumlahnya mencapai Rp.3.550.000, Anthony mengatakan masyarakat diharuskan untuk melakukan pendaftaran dan menyelesaikan serangkaian pelatihan berbayar terlebih dahulu dengan bantuan insentif sebesar Rp1 juta.

Baru setiap peserta akan mendapat bantuan sebesar Rp600 ribu per bulan selama empat bulan dan dana hasil pengisian survei Rp50 ribu per bulan selama tiga bulan.

Anthony menyarankan agar  insentif untuk pelatihan kompetensi dan keterampilan pekerja sejumlah 1 juta rupiah per anggota seharusnya bisa dialokasikan oleh pemerintah yang lebih kongkrit misalkan sembako.

“Yang penting pemegang kartu pra kerja sudah ada screening atau assessment dulu agar tepat sasaran. Bayangkan slot Rp1 juta itu dialokasikan untuk sembako ini akan sangat luar biasa dampaknya,” kata Anthony.

Anthony yang juga merupakan anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mengatakan perlu ada pembekalan yang konkret untuk penerima kartu pra kerja seperti bagaimana menjadi seorang pengusaha.

Ia mengatakan yang mengisi atau memberikan pelatihan juga harus dari seorang pengusaha yang sudah mengerti pasang surut bisnis.

“Pengusaha lebih bicara kepada praktik, bukan teori. Pelatihan entrepreneurship menjadi penting untuk penerima kartu pra kerja,” ujar Anthony.

(jnp/DAL)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here