Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko saat melakukan rapat terkait Kartu Prakerja gelombang I di Gedung Bina Graha. (KSP)
LENSAPANDAWA.COM – Pemerintah memastikan menambah kapasitas peserta serta anggaran Program Kartu Prakerja pada gelombang kedua mendatang karena tingginya minat publik terhadap program tersebut.
Menko Perekonomian Airlangga Hartanto menyampaikan hal itu pada Rapat Koordinasi Kartu Prakerja Pembahasan Dukungan Sistem di Kementerian/Lembaga Terkait dan Peningkatan Kapasitas Program Prakerja.
Rapat yang diselenggarakan melalui konferensi video itu diikuti Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dr Moeldoko, serta sejumlah menteri dan pejabat terkait.
Sebagaimana siaran pers yang dikirim Kantor Staf Kepresidenan di Jakarta, Jumat, untuk peserta Kartu Prakerja gelombang pertama pendaftaran sudah ditutup pada Kamis (16/4).
Total pendaftar program tersebut sudah mencapai 5,7 juta orang di mana 3,1 juta peserta dalam status sudah terverifikasi.
Menko Airlangga menyampaikan pemerintah akan meningkatkan kapasitas peserta setelah batch pertama berjalan baik.
"Kapasitas peserta dinaikkan dari 164.000 menjadi 200.000 orang. Antusiasme masyarakat dari 34 provinsi ternyata sangat tinggi. Ini adalah program pemerintah pertama yang menggunakan sistem digital sehingga open access dan equal opportunity, siapapun bisa mendaftar,” papar Airlangga sebagaimana siaran pers KSP.
Seleksi awal dilakukan untuk mengetahui motivasi peserta dalam mengikuti program ini. Peserta Kartu Prakerja berusia di atas 18 tahun dan tidak sedang bersekolah dan tidak sedang menerima program bantuan sosial.
Pemerintah akan melakukan verifikasi dengan sumber data dari sejumlah kementerian dan lembaga.
“Semua ini menjadi database dan dicek silang dengan data yang masuk. Jadi seluruh program berbasis pendaftaran aktif,” jelasnya.
Airlangga menyampaikan Program Kartu Prakerja menggunakan sistem digital dengan konsep e-learning, dengan mayoritas pendaftar kalangan muda.
Program Kartu Prakerja merupakan pelatihan untuk meningkatkan skill dan akan memberikan penempatan kerja setelah pelatihan.
Namun dengan perkembangan kondisi pandemi ini, ada kebutuhan yang mendesak terkait dengan jaring pengaman sosial, terutama untuk mereka yang terkena PHK atau dirumahkan. Oleh karena itu, Kartu Prakerja termasuk untuk menyelesaikan persoalan saat ini.
“Konsepnya diubah, selain untuk pelatihan juga sebagai jaring pengaman sosial. Tetapi konsep untuk menambah skill, dilanjutkan," jelas Airlangga.
Adapun anggaran program ini dinaikkan menjadi Rp20 triliun dan akan terdapat alokasi khusus bagi UMKM.
Demikian berita ini dikutip dari ANTARANEWS.COM untuk dapat kami sampaikan kepada pembaca sekalian.
