Demo mahasiswa di Jakarta. (Foto: CNN Indonesia/Safir Makki)
LENSAPANDAWA.COM – Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mengatakan kebijakan pembatasan akses internet untuk menekan hoaks dan disinformasi merupakan hal yang keliru.
Deputi Direktur Riset ELSAM Wahyudi Djafar mengatakan seharusnya pemerintah tak memblokir internet karena masyarakat jadi tidak bisa mengakses informasi valid dan terverifikasi. Justru seharusnya masyarakat harus bisa mengakses informasi valid untuk menangkal hoaks.
“Kenapa pemblokiran ini jadi solusi di dalam merespons satu situasi di mana seharusnya masyarakat butuh informasi yang valid dan memadai, malah tidak mendapat informasi yang terverifikasi,” ujar Wahyudi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (24/9).
Menurutnya penanganan keliru ini menjadi persoalan ketika pemerintah melakukannya berulang kali.
Tercatat sudah tiga kali pemerintah memblokir akses internet dengan dalih untuk menekan hoaks. Pertama saat demo Pemilu pada Mei 2019, rusuh Papua dan Papua Barat pada Agustus, dan terakhir ketika rusuh Wamena pada September.
“Kenapa suatu tindakan kurang tepat berulang kali dilakukan bahkan jadi prosedur tetap pemerintah. Ketika terjadi gejolak, kemudian pilihannya yang dilakukan adalah menutup koneksi internet atas nama pemberantasan dan mencegah peredaran hoaks,” ungkapnya.
Sebagai solusi jangka pendek, penutupan akses internet memang terlihat efektif. Akan tetapi untuk jangka panjang, penutupan akses internet tidak efektif.
Wahyudi mengatakan dalam dua hingga tiga tahun ke depan, layanan telekomunikasi dan internet tak akan lagi mengandalkan Based Transceiver Tower atau kabel fiber optik yang disediakan penyedia internet.
“Ketika koneksi internet sudah berbasis internet satelit, solusi pemblokiran tidak akan menjangkau itu. Dalam dua hingga tiga tahun mendatang misalnya platform baru yang akan menyediakan internet satelit dengan harga murah,” ujarnya.
