Ilustrasi CEO Ruangguru Belva. (Detikcom/Ari Saputra)
LENSAPANDAWA.COM – Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menyarankan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan otoritas pengawas anggaran harus menelusuri masalah konflik kepentingan dalam penunjukan Ruangguru sebagai mitra Kartu Prakerja.
Hal itu tetap harus dilakukan meski CEO Ruangguru Belva Devara telah mundur dari posisi Staf Khusus Presiden (Stafsus) Joko Widodo.
“Karena akar masalahnya adalah konflik kepentingan, maka mundurnya Belva belum menyelesaikan permasalahan. Ini harus ditelusuri oleh KPK dan otoritas pengawas anggaran, mulai dari proses penunjukan mitra berupa MoU yang terjadi sebelum peraturan teknis Kemenko Perekonomian keluar,” ujar Bhima saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (22/4).
Bhima mengatakan apabila pemerintah memang ingin memutus kontrak dengan Ruangguru, bukan karena Belva mundur, tapi benar-benar ada masalah konflik kepentingan dalam MoU penunjukkan mitra Prakerja.
“Jadi harus ditelusuri dulu sebelum memutuskan apakah mitra kartu pra kerja melanggar prosedur. Baru ketika ditemukan otomatis kontrak bisa diputus,” ujar Bhima.
Bhima menjelaskan Belva sesungguhnya terlambat mundur sebagai Staf Khusus. Seharusnya Belva memilih salah satu di antara Staf Khusus atau CEO Ruangguru.
Bhima mengatakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim telah melakukan hal tersebut untuk menghindari konflik kepentingan. Nadiem mengundurkan diri sebagai CEO Gojek setelah dirinya ditunjuk sebagai Mendikbud.
“Nadiem melakukan itu memilih salah satu sehingga menghindari konflik kepentingan. Sebagai CEO itu perlu terlibat operasional perusahaan,” kata Bhima.
CNNIndonesia.com telah menghubungi Direktur Ekesekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari terkait kemungkinan pemutusan kontrak dengan Ruangguru. Akan tetapi, Denni hingga saat ini belum memberikan respons.
Sementara itu, Co-founder Ruangguru, Muhammad Iman Usman mengklaim Ruangguru tak memanfaatkan situasi dalam proyek kartu Prakerja
Iman menjelaskan tidak satu pun dar Platform Mitra Resmi Prakerja mendapatkan alokasi anggaran khusus dari pemerintah. Sebab skema Kartu Prakerja adalah bantuan insentif langsung dan kredit pelatihan. Kredit pelatihan bisa digunakan penuh sesuai nilai maksimal (Rp1 juta), bisa juga tidak.
Apabila digunakan semuanya, peserta harus memilih ribuan kelas yang disediakan oleh lebih dari 192 lembaga pelatihan bersama 7 platform lainnya. Usman mengatakan yang menentukan berapa anggaran dan kelas yang akan diikuti adalah hak penuh peserta kartu Prakerja.
“Yang akhirnya menentukan berapa anggaran yang dikeluarkan, mau digunakan untuk kelas apa, di platform yang mana, itu adalah hak penuh peserta kartu prakerja.B Bukan pemerintah yang mengatur,” kata Iman melalui akun resmi Instagram, Rabu (22/4).
Iman juga menjelaskan sebanyak 90 persen kelas-kelas yang ada di Skill Academy Ruangguru saat ini sudah ada sebelum Kartu Prakerja dikeluarkan. Ia menjelaskan model bisnisnya adalah ‘paid classes‘ dan harganya juga sesuai dengan market rate
“Dan untuk konteks Covid ini, kami turunkan lagi juga harga hampir di semua kelas. Jadi salah besar kalau dianggap kami ‘memanfaatkan situasi’. Karena tidak ada peraturan yang dilanggar, kami dari Ruangguru merasa tidak ada keperluan untuk mundur dari program Kartu Prakerja,” ujar Iman.
(jnp/DAL)
