Pengamat pendidikan Indra Chrismiadji (pakai jas) saat memberikan paparan pada diskusi bertajuk evaluasi pendidikan tahun 2019 dan outlook pendidikan 2020 di Jakarta, Jumat (27/12/2019). ANTARA/Muhammad Zulfikar
LENSAPANDAWA.COM – Pengamat pendidikan Indra Chrismiadji meminta pemerintah untuk mengevaluasi sumber daya guru di Tanah Air agar lebih memajukan dan meningkatkan dunia pendidikan Indonesia.
"Pertama, kita harus evaluasi mereka yang betul-betul layak menjadi guru," kata dia pada diskusi bertajuk evaluasi pendidikan tahun 2019 dan outlook pendidikan 2020 di Jakarta, Jumat.
Karena, kata dia, saat ini banyak orang yang berprofesi sebagai guru namun sejatinya tidak layak menjadi pendidik. Kondisi itu lambat laun akan mempengaruhi kualitas pendidikan Indonesia.
Kemudian, setelah dievaluasi maka pemerintah perlu menyiapkan kemampuan para guru sesuai apa yang dibutuhkan dan mengacu pada standar.
Selain itu, demi memperbaiki atau meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, maka sistemnya juga harus diubah salah satunya terkait tunjangan bagi guru itu sendiri.
Lebih jauh ia menerangkan, seharusnya pemerintah hanya memberikan tunjangan bagi tenaga pendidik yang memiliki kompetensi saja. Jadi, konsepnya ialah guru diminta untuk membuktikan kinerja dulu sebelum mendapatkan tunjangan tersebut.
"Tunjukkan dulu hasilnya baru kita berikan karena itu uang rakyat ada pertanggungjawabannya," katanya.
Untuk mengevaluasi sumber daya manusia guru tadi, Indra mengatakan banyak cara bisa dilakukan. Namun, cara yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) saat ini diyakininya agak susah berhasil karena hanya menyaring melalui pelatihan beberapa hari saja.
"Pelatihan cuman tiga atau empat hari tidak akan jalan. Apalagi sekarang model yang dipecah ke MGMP tidak akan jalan karena mutu dan narasumbernya tidak jelas," kata lulusan the University of Toledo itu.
Sementara itu, salah seorang narasumber dalam diskusi tersebut Wakil Ketua Umum DPP PPP Reni Marlinawati mengatakan masalah pendidikan di Indonesia bukan menjadi tanggung jawab presiden, menteri atau sekolah saja. Namun, harus melibatkan semua pihak termasuk orang tua dan lingkungan.
Menurutnya, apabila Indonesia betul-betul ingin memperbaiki kualitas pendidikan maka hal utama yang harus diselesaikan dahulu yaitu kesejahteraan, mutu, sarana dan prasarana bagi guru. Karena, selama ini persoalan tersebut belum kunjung diselesaikan oleh pemerintah dengan maksimal.
Demikian berita ini dikutip dari ANTARANEWS.COM untuk dapat kami sampaikan kepada pembaca sekalian.
