Ilustrasi internet. (Barn Images)
LENSAPANDAWA.COM – Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) meminta agar pemerintah bisa menangguhkan pembayaran Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi dan kontribusi Universal Service Obligation (USO) 2019 yang jatuh tempo pada akhir April 2020. APJII beralasan industri telekomunikasi juga terdampak Covid-19.
Ketua Umum APJII Jamalul Izza mengatakan Covid-19 menurunkan pendapatan perusahaan penyedia jasa internet (internet service provider/ ISP) di Indonesia karena banyak hotel dan kantor berhenti operasi akibat wabah Covid-19.
“Kami meminta relaksasi BHP/ USO atau Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNB). Kami minta Kemenkominfo untuk penundaan pembayaran USO dan relaksasi BNPB,” kata Jamalul dalam konferensi pers bersama MarkPus, Selasa (21/4).
Ia menuturkan setidaknya ada regulasi yang bisa dikeluarkan oleh pemerintah untuk penundaan pembayaran BHP/ USO hingga akhir tahun depan.
“WFH orang melihat pendapatan industri [secara C2C/retail] banyak yang naik karena WFH traffic naik 10 sampai 15 persen, tapi kalau kita lihat di dunia korporat [B2B] itu banyak terjadi penurunan. Karena hotel dan perkantoran banyak yang tutup,” ujar Jamalul.
Ia mengatakan APJII yang memiliki lebih dari 500 ISP di seluruh Indonesia, bukanlah deretan perusahaan-perusahaan besar. Mayoritas anggota APJII adalah perusahaan ISP kecil yang notabene hidup dari model bisnis Business to Business (B2B).
“Jadi dengan kondisi seperti ini, internet akan dijadikan target efisiensi. Ada pemutusan kontrak internet dengan pihak ketiga,” kata Jamalul.
Di tengah pandemi Covid-19 ini, banyak perkantoran yang tutup. Mengalihkan aktivitas pekerjaan di rumah masing-masing karyawannya. Hotel juga demikian, tingkat okupansi yang rendah membuat pendapatan hotel turun drastis.
Jamalul menjelaskan praktis bagi perusahaan ISP yang menyasar segmen B2B mengalami penurunan trafik yang signifikan.
“Perlu diketahui, lebih dari 50 persen dari anggota APJII, bisnis mereka bertumpu di sektor B2B. Melayani korporasi seperti perkantoran dan hotel. Jadi, tidak ada kata industri kami ini diuntungkan dari pandemi Covid-19. Itu adalah persepsi yang salah,” ujar Jamalul.
Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) mengatakan 85 persen dari total penyelenggara di bidang telekomunikasi mempunyai pasar di sektor perusahaan.
Ketua Umum Apjatel, Muhammad Arif Angga dalam suratnya kepada Menkominfo Johnny G. Plate, mengakui ada pertumbuhan signifikan dari trafik layanan dan pelanggan ritel baru. Efeknya, operator juga perlu membarui beberapa layanan dan hal itu berdampak pada biaya produksi.
“Dalam peningkatan jumlah pelanggan baru, sekilas akan terlihat market meningkat, tapi sebagai penyelenggara jaringan, sekecil apa pun kita mendapatkan pelanggan, tentu ada biaya Capex (capital expenditure/belanja modal) yang kami keluarkan, terutama investasi kabel dan perangkat aktifnya,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama Johnny mengakui terjadi penurunan pendapatan ISP yang fokus ke sektor perusahaan.
“Jalan satu-satunya dengan menyesuaikan layanan dengan daya beli sembari melakukan cost effective. Suka tidak suka efisiensi harus dilakukan,” kata Johnny.
(jnp/DAL)
