Ilustrasi WFH tidak mengurangi polusi udara Jakarta. (Foto: CNN Indonesia/Safir Makki)
LENSAPANDAWA.COM – Greenpeace mengatakan belajar dan kerja dari rumah (work from home/WFH) yang sudah berjalan sepekan pasca merebaknya virus corona (SARS-CoV-2) tidak mengurangi polusi udara.
Juru Kampanye Energi Greenpeace Indonesia, Bondan Andriyanu mengatakan berdasarkan data AirVisual dan AirNow pada hari ini Selasa (24/3) menunjukkan Air Quality Index (AQI) dengan polutan PM 2,5 tingkat kosentrasi mikrometer/m³ menyentuh angka 156. Angka AQI ini tertinggi selama satu bulan terakhir.
Dengan angka ini, udara sangat tidak sehat bagi orang sensitif dengan gangguan pernapasan atau asma.
Bondan menyangka Jakarta memiliki sumber pencemar udara di luar transportasi. Asumsinya, seharusnya sumber pencemar udara transportasi berkurang ketika pemerintah memberlakukan pembatasan aktivitas di luar rumah.
“Hari ini Jakarta bergerak ke peringkat ke 10 [kota dengan AQI terburuk], banyak yang bekerja dari rumah tapi datanya justru terjadi peningkatan PM 2.5 artinya bisa jadi ada sumber lain tidak bergerak yang masih berkontribusi pada pencemaran udara,” ujar Bondan.
Berdasarkan AirVisual, kualitas udara Jakarta pasca WFH sempat membaik menjelang akhir pekan, yakni pada Jumat (20/3) hingga Minggu (22/3) dengan angka AQI masing masing 88, 67, dan 72.
Pada hari diberlakukan WFH pada Senin (16/3), kualitas udara Jakarta membaik dengan angka AQI 88. Pada Selasa (17/3) kualitas udara Jakarta masih dalam kisaran baik dengan angka AQI yang naik sedikit ke 94.
Penurunan kualitas udara di Jakarta terjadi pada Rabu (18/3) dengan angka 131. Angka kualitas pada Rabu merupakan berada pada peringkat ketiga terparah selama sebulan terakhir.
[Gambas:Video CNN]
Penyebab Kualitas Memburuk Meski WFH
Bondan menduga ada sumber pencemar lain selain transportasi. Dugaan berkaca pada masih buruknya kualitas udara di Jakarta meski pembakaran kendaraan bermotor berkurang signifikan dengan penerapan WFH maupun pembatasan aktivitas di luar rumah.
Oleh karena itu, Bondan mengatakan perbaikan kualitas udara harus didasari oleh riset inventarisasi emisi untuk mengidentifikasi sumber pencemar. Sehingga upaya pengendalian sumber pencemaran udara bisa berdasarkan hasil inventarisasi emisi.
“Soal keterbukaan data sumber pencemar udara menjadi penting Sehingga kita tidak berdebat soal sumbernya dari mana,” ujar Bondan.
Bondan mengatakan pemerintah tak akan bisa mengidentifikasi sumber pencemar selama tidak melakukan inventarisasi emisi. Sumber pencemar lain selain transportasi adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara, aktivitas industri hingga pembakaran sampah.
“Selama tidak ada data sumber pencemar yang dipublikasi pemerintah, kita tidak akan tahu sumber pencemar udara yang kita hirup dari mana,” ujar Bondan.
Demikian berita ini dikutip dari CNNINDONESIA.COM untuk dapat kami sampaikan kepada pembaca sekalian.
