Ilustrasi. (CNN Indonesia/Bisma Septalisma)
LENSAPANDAWA.COM – Facebook dan Twitter pada hari Jumat (20/12) mengatakan telah memblokir akun-akun manipulasi perbincangan di media sosial yang didukung pemerintah, beberapa di antaranya terkait dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, sebagai upaya menjegal upaya propaganda global.
Twitter telah memblokir sekitar 88 ribu akun yang dikaitkan dengan “operasi informasi” yang didukung Arab Saudi, yang melanggar aturan penggunaan akun terkait manipulasi.
Secara terpisah, Facebook mengatakan juga telah memblokir jaringan di Vietnam dan Amerika Serikat yang mengunggah pesan pro-Trump yang ditujukan kepada warga AS, bersama dengan jaringan lain yang menargetkan pemirsa domestik di Georgia.
Aksi “bersih-bersih” ini dimulai setelah raksasa media sosial itu berjuang menghadapi upaya disinformasi yang didukung oleh pemerintahan suatu negara, yang sering menggunakan akun otomatis atau “bot” untuk memanipulasi platform, mempromosikan pesan mereka sekaligus mengkritik lawannya.
Sebagian besar akun yang diblokir oleh Twitter pada hari Jumat adalah dalam bahasa Arab dan ditujukan untuk “memperkuat pesan yang menguntungkan bagi pemerintah Saudi,” tetapi beberapa konten bahasa Inggris ditujukan untuk “audiens Barat.”
“Analisis internal kami menunjukkan jaringan itu terlibat dalam berbagai bentuk manipulasi platform, menargetkan diskusi yang berkaitan dengan Arab Saudi dan memajukan kepentingan geopolitik mereka di panggung dunia,” kata tim keselamatan penggunaan akun Twitter dalam sebuah unggahan blog.
Twitter mengatakan telah merilis rincian pada 5.929 akun yang disebutnya “sampel representatif” dari 88 ribu akun mencurigakan.
Investigasi Twitter melacak sumber aktivitas terkoordinasi ini ke perusahaan pemasaran media sosial berbasis di Saudi bernama Smaat yang telah diblokir secara permanen dari platform.
Smaat bekerja untuk “orang-orang terkenal,” kata Twitter, dan beberapa departemen pemerintah di Arab Saudi, menggunakan alat otomatis “untuk menutupi manipulasi platform keseluruhan yang berasal dari akun ini.”
Beberapa cuitan yang dimaksud berasal dari tahun 2016 dan tampaknya mendukung Presiden Donald Trump atau kampanyenya.
Satu tertanggal 11 November 2016 menunjukkan foto miliarder George Soros – target kelompok konservatif – dan mengatakan Trump harus menempatkannya “di daftar paling dicari FBI.”
Yang lain dari Oktober 2016 menunjukkan gambar mantan presiden Bill Clinton dan berkata: “Anda bahkan tidak memerlukan pemilihan ini, Donald Trump menang. Anda dapat membacanya di wajah Bill Clinton.”
Upaya Facebook
Facebook mengatakan upaya yang berasal dari Vietnam dilacak ke grup media multi-bahasa Epoch Times, yang terkait dengan gerakan spiritual Falun Gong, dan outlet media AS bernama BL, yang telah mengunggah pesan pro-Trump.
Perusahaan yang berbasis di California ini menambahkan bahwa mereka menghapus lebih dari 600 akun di Facebook dan Instagram.
“Orang-orang di balik aktivitas ini menggunakan akun palsu secara luas – banyak di antaranya telah dihapus secara otomatis oleh sistem kami – untuk mengelola halaman dan grup, mengotomatiskan pengiriman pada frekuensi yang sangat tinggi dan mengarahkan lalu lintas ke situs di luar platform,” keamanan Facebook kata kepala Nathaniel Gleicher.
“Jaringan yang berfokus pada BL berulang kali melanggar sejumlah kebijakan kami, termasuk kebijakan kami terhadap perilaku tidak autentik yang terkoordinasi, spam, dan penyajian yang keliru, untuk menyebutkan beberapa saja.”
Akun-akun itu memposting meme dan konten lain tentang ideologi konservatif dan isu-isu penting politik AS termasuk pemakzulan Trump, pemilu, perdagangan, nilai-nilai keluarga dan kebebasan beragama, kata Gleicher.
Para aktor
Ini bukan kali pertama Facebook dan Twitter berusaha melawan upaya manipulasi dari Rusia, Iran dan negara-negara lain.
Sebuah laporan baru-baru ini oleh Oxford Internet Institute menemukan upaya manipulasi perbincangan di media sosial meningkat dua kali lipat selama dua tahun terakhir dan dilakukan di 56 negara.
Para peneliti mengatakan “aktor negara canggih” dari setidaknya tujuh negara bekerja di luar perbatasan mereka pada operasi “propaganda global” menggunakan Facebook dan Twitter.
Laporan tersebut mengidentifikasi negara-negara tersebut sebagai China, India, Iran, Pakistan, Rusia, Arab Saudi dan Venezuela.
