Warga melakukan aksi blokade sambil membentangkan aneka poster bernada protes di depan pintu gerbang Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Segawe, Tulungagung, Jawa Timur, Selasa (29/10/2019). (ANTARA /Destyan Sujarwoko)
LENSAPANDAWA.COM – Lebih dari 350 warga dari empat desa di Kecamatan Pagerwojo melakukan aksi blokade dan penyegelan kompleks Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Segawe, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Selasa, untuk memprotes kerusakan infrastruktur jalan di daerah itu yang tak kunjung diperbaiki.
"Penutupan pintu gerbang TPA masih akan kami lakukan sampai perbaikan jalan benar-benar dimulai seperti yang dijanjikan," kata Koordinator Lapangan aksi tersebut, Suryani dari Desa Segawe.
Ia menyebut ada empat desa yang terlibat dalam aksi massal tersebut. Selain dari Desa Segawe, tiga desa lain yang terlibat aksi blokade adalah warga Desa Penjor, Gambiran dan Karanganom.
Puluhan aparat kepolisian berjaga hingga perwakilan DPRD, dan para pejabat PUPR dan Bappeda Kabupaten Tulungagung datang dan memastikan perbaikan sementara segera dilakukan, terhitung mulai Rabu (30/10).
Warga datang ke TPA yang berlokasi di pinggiran Hutan Segawe dengan cara mengendarai sepeda motor dan sebagian diangkut mobil pikap.
Sesampainya di depan pintu gerbang mereka lalu memasang dua spanduk besar bertuliskan "Masyarakat Desa Segawe, Penjor dan Gambiran Jangan Hanya Dikasih Sampah, Tapi Tolong Jalannya Diperbaiki".
"Pernah diperbaiki dengan cara ditambal, tapi rusak lagi dan rusak lagi. Perangkat desa kami sudah mencoba mengkomunikasikan hal ini, tetapi tetap saja tidak digubris," katanya.
Sudah 3-4 tahun akses jalan menuju TPA rusak parah. Selain faktor usia dan digunakan aneka kendaraan menuju kawasan Pagerwojo yang ada di kaki Gunung Wilis, 16 truk sampah ratusan bahkan ribuan kali lalu lalang mengangkut material sampah menuju TPA.
Akibatnya, jalan rusak parah. "Kami menuntut jalan menuju TPA sepanjang 3-5 kilometer ini diperbaiki. Jika tidak, truk sampah tidak boleh lagi melintas dan TPA kami tutup sampai tuntutan warga dipenuhi," kata orator warga yang lain.
"Kami semua taat membayar pajak. Kewajiban sebagai warga negara sudah kami penuhi, sekarang kami menuntut penyediaan sarana layanan publik yang layak dan memadai, infrastruktur jalan yang baik, tidak rusak seperti ini," seru orator warga lain.
Ketua Komisi D DPRD Tulungagung Suprapto memastikan telah ada komitmen dari Pemerintah Daerah Tulungagung melalui Dinas Pekerjaam Umum dan Perumahan Rakyat untuk memperbaiki jalan rusak sebagaimana tuntutan warga.
Namun menurutnya perbaikan besar tidak bisa dilakukan saat ini karena sudah mendekati akhir tahun anggaran, ujarnya.
"Perbaikan besar dengan hotmix baru bisa dikerjakan tahun depan, 2020. Tapi perbaikan sementara dengan cara menambal jalan yang berlubang bisa dilakukan segera. Bahkan tadi sudah dimulai di bawah tadi saya lihat," kata Suprapto.
Demikian berita ini dikutip dari ANTARANEWS.COM untuk dapat kami sampaikan kepada pembaca sekalian.
