Ilustrasi sawah. (en.wikipedia.org)
LENSAPANDAWA.COM – Pemerintah dinilai perlu memberikan skema permodalan yang tepat untuk menggairahkan para petani menggarap lahannya sehingga tidak dijual atau dialihfungsikan menjadi sarana yang sama sekali tidak terkait dengan produksi pangan.
"Pemerintah juga perlu memikirkan bagaimana memberikan petani akses permodalan yang skema pembayarannya ramah terhadap kegiatan bercocok tanam mereka," kata Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, konsep perluasan lahan pertanian pada saat ini sukar dilakukan mengingat terbatasnya jumlah lahan yang masih memungkinkan untuk dipakai untuk kegiatan pertanian dan jumlah penduduk yang terus meningkat.
Galuh berpendapat bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan sulitnya perluasan lahan pertanian terwujud, salah satunya adalah gencarnya industrialisasi dan pembangunan infrastruktur.
Industrialisasi dan pembangunan infrastruktur, lanjutnya, tidak jarang harus mengorbankan lahan pertanian.
"Perubahan lain adalah jumlah penduduk yang terus meningkat. Laju pertambahan penduduk Indonesia terjadi sangat cepat. Jumlah penduduk yang bertambah harus diikuti dengan kemampuan lahan pertanian untuk menyediakan pangan untuk mereka," jelasnya.
Untuk itu, ujar Galuh, pemerintah juga seharusnya meningkatkan kapasitas petani dengan mengadakan pelatihan, memberikan penyuluhan dan bimbingan soal penggunaan alat-alat pertanian yang lebih efisien dan pembaharuan metode tanam.
Sebelumnya Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Prof. Loekas Soesanto mengingatkan pentingnya modernisasi pertanian khususnya pada era revolusi industri 4.0.
"Modernisasi sangat penting dalam rangka menghadapi revolusi industri 4.0, selain itu modernisasi dapat menumbuhkan minat petani milenial untuk mengembangkan sektor pertanian," katanya di Purwokerto, Kamis (19/9).
Loekas Soesanto mencontohkan modernisasi pertanian dapat berupa pemanfaatan drone untuk penyemprotan, serta penggunaan alat-alat pertanian modern lainnya.
Sebelumnya, Kementerian Pertanian menyatakan 1.636 perusahaan atau calon investor menunjukkan minatnya untuk menanamkan modal di sektor pertanian dengan perkiraan nilai investasi mencapai Rp426,2 triliun hingga 2020.
"Dari sistem one single submission (OSS), menunjukkan cukup banyak minat investasi di sektor pertanian dengan nilai investasi mencapai Rp426,2 triliun," kata Dirjen Perkebunan Kementan Kasdi Subagyono.
Dengan potensi investasi tersebut, Kementan memperkirakan kebutuhan tenaga kerja pada 2020 untuk sektor pertanian sebesar 651.697 orang.
Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), investasi sektor pertanian selama 2009-2013 masih cukup rendah yaitu hanya sebesar Rp96,1 triliun. Pada periode 2014-2018, investasi sektor pertanian meningkat tajam mencapai Rp240,8 triliun, atau naik 150,7 persen dibanding periode sebelumnya.
Dalam 5 tahun mendatang (2020-2024), pemerintah menargetkan investasi sektor pertanian mencapai Rp2.231,5 triliun dengan porsi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar 55 persen dan penanaman modal asing (PMA) sebesar 45 persen.
Demikian berita ini dikutip dari ANTARANEWS.COM untuk dapat kami sampaikan kepada pembaca sekalian.
