Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kanan) berbincang dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) saat mengikuti rapat dengan Komisi XI DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/12/2019). Rapat tersebut membahas privatisasi dan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Badan Usaha Milik Negara. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/hp.
LENSAPANDAWA.COM – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemberian penyertaan modal negara sebesar Rp18,7 triliun kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk meningkatkan kinerja pembangunan.
"Penyertaan modal negara ini akan disertakan dalam bentuk tunai dan non-tunai," kata Sri Mulyani saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Senin.
Sri Mulyani menjelaskan penyertaan modal negara itu akan diperuntukkan bagi tujuh BUMN dan satu penugasan khusus untuk penguatan neraca transaksi berjalan.
Ia menjabarkan BUMN yang mendapatkan penyertaan modal negara tersebut antara lain PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) yang memperoleh Rp2,5 triliun untuk mendukung program pembiayaan perumahan, khususnya FLPP.
BUMN lainnya adalah PT Hutama Karya (HK) yang mendapatkan alokasi Rp3,5 triliun. Pemberian penyertaan modal negara bagi BUMN infrastruktur ini juga merupakan kesinambungan dari penyertaan modal negara yang diberikan sejak 2015.
"Itu dimanfaatkan untuk mendukung penyelesaian ruas-ruas prioritas dari Tol Trans Sumatera seperti Pekanbaru-Dumai, Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung," kata Sri Mulyani.
Penyertaan modal negara lainnya untuk Permodalan Nasional Madani (PNM) sebesar Rp1 triliun untuk menambah modal perusahaan dalam menyalurkan pinjaman kepada UMKM dan koperasi.
Bagi PNM, penyertaan modal negara dapat membantu, karena saat ini rasio utang terhadap modal perusahaan (DER) mencapai 8,9 kali sehingga perusahaan sulit mencari modal.
Sri Mulyani menambahkan penyertaan modal negara selanjutnya diberikan kepada PT Geo Dipa Energi sebesar Rp0,7 triliun untuk mendukung pemanfaatan energi baru dan terbarukan.
PT PLN juga mendapatkan penyertaan modal negara sebesar Rp5 triliun untuk percepatan program pembangkit tenaga listrik terutama di kawasan pedesaan serta wilayah terluar, terdepan dan tertinggal.
PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PANN) juga mendapatkan penyertaan modal negara Rp3,76 triliun untuk mendukung industri strategis bidang maritim dan perkapalan.
Selain itu, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) mendapatkan penyertaan modal negara sebesar Rp0,27 triliun untuk meningkatkan kinerja industri asuransi.
Terdapat juga penyertaan modal negara untuk penugasan khusus, yaitu penguatan transaksi berjalan sebesar Rp1 triliun untuk meningkatkan kinerja ekspor dan menekan impor khususnya impor migas.
Demikian berita ini dikutip dari ANTARANEWS.COM untuk dapat kami sampaikan kepada pembaca sekalian.
