Menteri Pertanian periode 2014-2019 Andi Amran Sulaiman. ANTARA/Ahmad Wijaya
LENSAPANDAWA.COM – Menteri Pertanian periode 2014-2019 Andi Amran Sulaiman membeberkan bahwa 92 persen sampel untuk mengolah data lahan sawah yang diambil dari citra satelit melalui skema Kerangka Sampel Area (KSA) tidak akurat.
Dalam acara serah terima jabatan (Sertijab) kepada Menteri Pertanian yang baru Syahrul Yasin Limpo, Amran Sulaiman mengakui bahwa masalah data lahan sawah yang menyangkut pada distribusi pupuk harus diperbaiki.
"Izinkan kami sampaikan di forum ini. Kami tidak sampaikan sebelumnya karena aku khawatir itu gaduh. Data pangan yang ada dengan teknologi tinggi, dengan citra satelit, itu salah," kata Amran pada acara Sertijab di Kantor Pusat Kementerian Pertanian Jakarta, Jumat.
Amran menjelaskan bahwa 92 persen sampel yang diambil untuk mengetahui luas lahan baku sawah Indonesia, tidak akurat atau terdapat kesalahan. Padahal, data tersebut sudah disahkan oleh empat lembaga, yakni Badan Pusat Statistik, Badan Informasi Geospasial, Kementerian ATR/BPN, dan Lapan.
Ketidakakuratan data tersebut, menurut Amran, berpotensi mengurangi kuota subsidi pupuk hingga 600 ribu ton. Dampaknya, produksi komoditas pangan menurun karena petani tidak mendapat jatah pupuk subsidi.
Ia mencontohkan bahwa sekitar 9.700 hektare (ha) luas lahan di Banyuasin tidak terdata dalam citra satelit. Selain itu, luas lahan tambahan di Jawa Timur terdapat 200.000 hektare, namun terekam sebagai wilayah pegunungan dalam citra satelit.
"Kalau itu terjadi, aku pastikan prpoduksi turun. Kenapa? karena subsidi pupuk tidak diterima. Memang ada dua data yang selalu muncul, satu data pertanian, satu data mafia," kata Amran.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menegaskan dalam 100 hari pertamanya, akan membenahi terlebih dahulu data pangan untuk memastikan pemetaan pertanian lebih jelas
"100 hari ini masalah data selesai. Pak Sekjen, saya mau lihat selesai, mana dirjen, mana direktur, harus selesai. Bantu saya Pak Amran, Ketua Komisi dan lain-lain. Tidak boleh lama-lama," kata Syahrul.
Demikian berita ini dikutip dari ANTARANEWS.COM untuk dapat kami sampaikan kepada pembaca sekalian.
