Ilustrasi pelatihan online prakerja. (ANTARA FOTO/Moch Asim)
LENSAPANDAWA.COM – Pemerintah Joko Widodo memutuskan menggandeng sejumlah startup atau perusahaan rintisan untuk menjadi mitra dalam menjalankan program kartu prakerja kala pandemi virus corona Covid-19. Beberapa startup itu antara lain Tokopedia, Ruang Guru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, OVO, dan Gopay.
Ruang Guru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, adalah startup yang melakukan pelatihan prakerja online untuk para peserta penerima kartu prakerja.
Sementara penyaluran subsidi kartu prakerja menggandeng sejumlah perusahaan penyedia jasa dompet digital (e-wallet), seperti Gojek Indonesia, Ovo, Tokopedia, Bukalapak, hingga BNI.
Pengamat TIK dari ICT Institute, Heru Sutadi mengapresiasi keterlibatan startup pendidikan digital untuk memberikan pelatihan yang sesuai dengan perkembangan zaman.
“Keterlibatan startup bagus saja, asal memang memberikan pelatihan yang bagus dan sesuai kebutuhan serta tantangan zaman,” kata Heru kepada CNNIndonesia.com.
Heru mengatakan pelatihan online akan dirasa kurang efektif karena materi pelatihan online yang kurang luas. Ia mengatakan platform bimbingan belajar (bimbel) online yang digandeng lebih fokus untuk menghadapi ujian nasional.
Heru menjelaskan agar pelatihan online prakerja berjalan efektif, pemerintah harus mengundang lebih banyak startup agar bisa memberikan pelatihan online mencakup bidang yang lebih luas.
“Kalau saya lihat sih masih kurang efektif ya. Harus digandeng lembaga lain selain startup tersebut. Apalagi fokus mereka kebanyakan belajar online untuk hadapi ujian nasional,” tutur Heru.
Lebih lanjut Heru meminta agar pemerintah pusat menggandeng Pemerintah Provinsi juga untuk mengetahui kebutuhan pelatihan online di setiap daerah. Bagi Heru, setiap daerah memiliki kebutuhan pelatihan yang berbeda beda. Hal ini akan membuat pelatihan online lebih efektif.
“Ya kan pelatihan itu luas, dan makin banyak lembaga yang diajak kerja sama makin bagus. Harusnya tiap provinsi ada yang digandeng karena tiap daerah kebutuhan pelatihan berbeda,” tutur Heru.
Dihubungi terpisah, Pakar TIK Abimanyu Wahyu Hidayat menjelaskan startup ini dipilih karena pemerintah enggan membuat platform pelatihan online dari nol. Oleh karena itu, pemerintah memiliki startup yang telah memiliki basis konsumen yang besar dan memiliki layanan yang mumpuni.
“Perlu kita ketahui, bikin pelayanan online itu tidak gampang, butuh infrastruktur internet yang baik. Kemudian SOP, algoritme program dan kemudian server-nya banyak hal termasuk mainboard harus mumpuni dan solid,” kata Abimanyu kepada CNNIndonesia.com.
Menurut Abimanyu, cukup efektif untuk menghadirkan pelatihan online secara instan dengan menggandeng startup-startup. Sebab pemerintah membutuhkan waktu untuk membangun platform pelatihan online.
“Kalau pertimbangannya membangun dari nol memakan waktu dan berbasis trial dan eror maka mengajak startup cukup baik,” kata Abimanyu.
Bagi Abimanyu, tantangan yang dihadapi pemerintah adalah menggabungkan sekian banyak perusahaan startup tersebut menjadi satu platform. Pemerintah harus menjadi jembatan yang menghubungkan para startup.
“Pemerintah bisa bangun jembatan ini sehingga komunikasi antara berbagai layanan akan lancar karena pada akhirnya akan digabung menjadi satu platform,” ujar Abimanyu.
bisa bangun jembatan ini sehingga komunikasi antara berbagai layanan akan lancar karena pada akhirnya akan digabung menjadi satu platform.
Awasi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pelatihan Prakerja
Untuk program prakerja ini pemerintah menyiapkan anggaran Rp20 Triliun untuk program Kartu Prakerja. Program ini memberi warga pelatihan online dengan anggaran Rp5,6 Triliun.
Heru mengatakan pemerintahan Joko Widodo harus bisa menghilangkan kesan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dan konflik kepentingan (conflict of interest) saat penunjukan mitra startup seperti yang sudah banyak dibahas masyarakat.
Jokowi disarankan agar transparan saat menunjuk mitra prakerja. Heru menyarankan agar mitra pemerintah untuk program apapun dibuka saja secara luas.
“Jangan ada penunjukan agar tidak diduga ada macam-macam. Pak Jokowi reputasinya kan transparan, jujur, sampai sampai dirusak mereka-mereka yang memanfaatkan kesempatan di saat kesempitan untuk kepentingan pribadi dan golongan,” kata Heru.
(jnp/DAL)
