Wakil Ketua MPR dari Partai Demokrat Syarief Hasan ditemui di Gedung Parlemen di Jakarta. (ANTARA/ Sella Panduarsa Gareta/pri.)
LENSAPANDAWA.COM – Pemerintah diminta lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan terkait Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebab langkah yang kurang matang bisa mengakibatkan berbagai masalah baru di tengah kondisi perekonomian yang sedang kesulitan akibat pandemi COVID-19.
"Pemerintah agar melakukan pembenahan dan reformasi dalam tubuh OJK, bukan mengalihkan fungsinya ke Bank Indonesia," kata Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Demokrat, Syarief Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Menurutnya, meskipun kinerja OJK belum sesuai harapan, namun bukan alasan tepat untuk mengalihkan kebijakannya ke BI, karena akan membutuhkan waktu, pikiran, energi, dan dana cukup besar yang harusnya difokuskan pada Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
"Wacana pengalihan ini dapat menjadikan industri keuangan menjadi terdistraksi di tengah hantaman pandemi COVID-19", ungkapnya.
Selain itu rencana pengalihan ini juga berpotensi menggerus kepercayaan investor karena seolah-olah tidak ada kepercayaan jangka panjang terhadap kelembagaan negara yang mengurusi pengawasan keuangan.
Demikian berita ini dikutip dari ANTARANEWS.COM untuk dapat kami sampaikan kepada pembaca sekalian.
