Asisten Deputi Agribisisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Yuli Sri Wilanti, pada progres implementasi kawasan berikat hortikultura di PT GGP Terbanggi Besar Lampung Tengah, Kamis (29/8/2019) (Antara Lampung/Agus Wira Sukarta)
LENSAPANDAWA.COM – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendorong percepatan implementasi kawasan berikat hortikultura untuk peningkatan ekspor dan ekonomi daerah.
"Rintisan kawasan berikat itu tahap awal telah dilakukan di Madiun Jawa Timur 12 Agustus lalu bekerja sama kemitraan dengan PT Great Giant Pineapple (GPP)," kata Asisten Deputi Agribisisnis Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian, Yuli Sri Wilanti, pada progres implementasi kawasan berikat hortikultura di PT GGP Terbanggi Besar Lampung Tengah, Kamis.
Ia menyebutkan, sebanyak 13 kabupaten dan kota di Tanah Air telah disiapkan untuk kawasan berikat hortikultura mengingat daerah tersebut memiliki potensi hortikultura cukup besar, namun belum dikelola secara baik.
Menurutnya, komoditas hortikultura di tanah air memiliki potensi untuk ekspor, sehingga diharapkan dapat meningkat devisa negara.
Ia menjelaskan seperti diketahui hingga semester pertama tahun ini neraca perdagangan nasional mengalami defisit.
"Orientasi kawasan berikat hortikultura adalah ekspor dan diharapkan sebagai salah satu menambah devisa negara," katanya.
Pihaknya bersama pemangku kepentingan lainnya seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, pemerintah daerah dan Kementerian Keuangan bersama-sama mendorong akselerasi percepatan kawasan berikat nusantara.
Pemangku kepentingan lainnya seperti Bea dan Cukai dapat memfasilitasi pembebasan barang masuk dan komponen industri lainnya.
Ia menjelaskan sebanyak 13 kabupaten dan kota yang telah siap untuk dijadikan kawasan berikat hortikultura, di Provinsi jawa Timur, yakni Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Ponorogo, Pacitan, Blitar, Bondowoso, Nganjuk, Magetan.
Kemudian Jembrana (Bali), Humbang Hansudutan (Sumatera Utara), Mandailing Natal (Sumut), Bener Meriah (Aceh), dan Lingga (Riau).
Ia menjelaskan, kawasan berikat hortikultura tersebut akan ditanami komoditas yang berorintasi ekspor seperti pisang, manggis, nenas dan lain-lain.
"Komoditas lokal juga akan kita dorong untuk ekspor seperti jeruk keprok di Pacitan dan komoditas lainnya," ujarnya.
Yuli Sri Wilanti dalam kesempatan itu juga menjelaskan Kementerian Pertanian pada 2020 akan menyiapkan bibit degan luas lahan 200 hektare. Komoditas yang akan dibudidayakan lokasinya akan ditetapkan
seperti pisang berada di daerah mana, kemudian manggis, nenas juga akan ditetapkan lokasinya masing-masing.
"Tanaman produksi itu nantinya telah ditetapkan eskpornya ke negara mana saja, sehingga tak perlu lagi mencari pangsa pasar untuk ekspor. Nantinya dari hulu hingga hilir sudah direncanakan sedemikian rupa oleh Kementerian Pertanian, perdagangan, dan perindustrian harus sinergi," ujarnya pula.
Ia menjelaskan hingga saat ini kabupaten yang telah siap untuk budidaya tanaman hortikultura yakni Jembrana (Bali) yang sudah akan tanam pada Oktober nanti, kemudian Blitar pada Januari 2020 dan Bener Meriah (Aceh).
Government Relations and External Affair PT Great Giant Pineapple (GGP) Lampung, Welly Soegiono, menekankan pentingnya pemetaan pasar dan kemitraan dalam pengembangan hortikultura nasional.
Pihaknya sudah mengembangkan kemitraan berbasis create shared value (CSV) dengan berperan sebagai off-taker, serta melakukan pendampingan bagi petani bersama-sama pihak terkait mulai dari penanaman, perawatan, panen, pengepakan, distribusi hingga pemasarannya.
"Mereka menyiapkan lahan, kami berikan bibit, panduan budi daya tanamnya, dan supervisi di lapangan, agar produk yang dihasilkan petani sesuai standar ekspor," ujarnya.
"Sebanyak 13 kabupaten/kota di Tanah Air menyatakan kesiapan dijadikan kawasan berikat hortikultura dan beberapa diantaranya telah MoU," tambahnya.
Demikian berita ini dikutip dari ANTARANEWS.COM untuk dapat kami sampaikan kepada pembaca sekalian.
