Tubaba, (Lensapandawa.com) – Penjabat (PJ) Bupati Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) Lampung. M.Firsada, berikan tanggapan atas Pandangan Umum sejumlah Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tubaba Tahun 2025 – 2045 pada (12/6/2024).
Hal tersebut disampaikan Firsada saat mengikuti rapat Paripurna dalam agenda RPJPD Tahun 2025-2045 dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tubaba Tahun 2023.
Menurutnya, menanggapi pandangan umum yang disampaikan Fraksi NASDEM terkait indikator utama maju dan sejahtera suatu daerah dapat kami jelaskan bahwa kemajuan dan kesejahteraan suatu daerah dapat dilihat dari indikator Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita Penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia yang meningkat setiap tahunnya, Kesenjangan Pendapatan Penduduk (Rasio Gini) yang rendah, serta Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran terbuka yang menurun.
“Terkait Visi Maju dan Sejahtera Tahun 2025 -2045 adalah menuju “Tulangbawang Barat Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan” Visi tersebut merupakan kondisi daerah sebagai hasil pembangunan yang ingin diwujudkan sampai dengan tahun 2045. Visi ini pun yang telah diselaraskan dengan Visi Indonesia Emas Tahun 2045 sebagai Negara Nusantara Berdaulat,” Kata Firsada dalam sambutannya.
Sementara untuk menanggapi pandangan umum Fraksi Hanura Perindo terkait isu strategis kualitas dan daya saing sumber daya manusia serta kondisi jalan mantap agar lebih diprioritaskan pembahasannya, pada prinsipnya kami sependapat dan mendukung hal tersebut. Pada kesempatan ini, dapat kami sampaikan bahwa terkait dengan kualitas dan daya saing sumber daya manusia serta kondisi jalan mantap telah kami tuangkan menjadi Isu Strategis Daerah dalam bab III dokumen RPJPD Kabupaten Tubaba Tahun 2025-2045.
“Upaya yang akan dilakukan dalam mengatasi isu strategis kualitas dan daya saing sumber daya manusia, kami tuangkan Arah Kebijakan Transformatif Daerah pada Misi-1 RPJPD yakni Transformasi Sosial dengan tujuan pembangunan, Kesehatan Untuk Semua, Pendidikan Berkualitas dan Merata, serta Perlindungan Sosial yang Adaptif. Untuk mengatasi isu strategis kondisi jalan mantap, telah kami tuangkan di dalam Arah Kebijakan Kerangka Implementasi Transformatif Misi ke-6 RPJPD Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan,”Katanya.
kemudian, menanggapi atas Pandangan Umum Fraksi Gerindra, agar dalam penetapan RPJPD wajib dijaga harmonisasi antara RPJMD dan RKPD, kami sependapat akan hal itu. RPJPD merupakan pedoman dalam menyusun RPJMD sesuai dengan 4 tahapan periode RPJMD, dimana dalam RPJMD tersebut menjabarkan Program dan Kegiatan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi RPJPD.
“Terkait Raperda RPJPD Tahun 2025- 2045 harus melibatkan berbagai pihak guna menghasilkan dokumen yang mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dapat kami sampaikan bahwa proses penyusunan dokumen RPJPD ini telah dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Dimulai dari penyusunan Rancangan Awal RPJP pada tahun 2023 melalui Forum Konsultasi Publik dengan melibatkan para pemangku kepentingan dan konsultasi Ranwal RPJPD ke Gubernur Lampung untuk diselaraskan dengan RPJPD Provinsi Lampung dan RPJP Nasional untuk disempurnakan menjadi Rancangan RPJPD,” Terangnya.
Kemudian menanggapi Pandangan Umum Fraksi Amanat Kebangsaan, agar para jajaran perangkat daerah untuk menjalankan RPJPD dengan fokus, itu menjadi perhatian kita bersama dalam memonitoring dan mengevaluasi hasil pelaksanaan yang telah dilakukan Perangkat Daerah. Terkait dengan perlunya penguatan diberbagai bidang pembangunan seperti bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan lainnya. Kami telah berusaha bersinergi dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang dimulai dari Musrenbang Tingkat Tiyuh, Musrenbang Tingkat Kecamatan sampai dengan Musrenbang Tingkat Kabupaten.
“Terkait isu strategis dan permasalahan daerah seperti, pengelolaan sampah, dan penanganan banjir yang disebabkan oleh bencana alam, telah menjadi fokus perhatian kami dalam perencanaan jangka panjang. Hal ini telah kami tuangkan dalam Arah Kebijakan Transformasi Daerah Misi ke-5 : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi dengan arah pembangunan yaitu Lingkungan Hidup Berkualitas dan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim,”paparnya.
Selanjutnya, menanggapi Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan terkait langkah-langkah antisipasi potensi bencana, dapat kami jelaskan bahwa upaya dan langkah tersebut telah kami tuangkan ke dalam Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Misi ke-5 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi dengan arah pembangunan yaitu Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
“Terkait dengan saran metode pendekatan rencana pembangunan harus memenuhi kriteria transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, kami terus berupaya menggunakan metode pendekatan THIS (Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial), serta pendekatan Teknokratik, Politik, Bottom-Up Top-Down, dan Partisipatif dalam setiap penyusunan dokumen perencanaan,”Urainya.
Kemudian lanjut dia, menanggapi atas Pandangan Umum Fraksi Demokrat, terkait pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 memperhatikan kaidah pelaksanaan seperti konsistensi perencanaan dan pendanaan, disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. kerangka pengendalian yang kontinyu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan meliputi pengendalian perencanaan dan pengendalian pelaksanaan,
“pada prinsipnya kami sependapat atas saran dan masukan tersebut. Saran dan masukan ini akan menjadi catatan dan perhatian kami dalam melaksanakan RPJPD guna kesinambungan pembangunan kedepannya,”Imbuhnya.
(Sunardi)
